Elegi Demokrasi

DOWNLOAD

Download Elegi Demokrasi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Elegi Demokrasi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Elegi Demokrasi

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy
language : en
Publisher: PENERBIT KBM INDONESIA
Release Date : 2024-06-19

Elegi Demokrasi written by Saifuddin Al Mughniy and has been published by PENERBIT KBM INDONESIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-19 with Antiques & Collectibles categories.

Demokrasi bukan hanya pertarungan ideologi kapitalisme di barat dengan sosialisme di timur, tetapi demokrasi adalah menjadi perkara ummat manusia sejagat setelah otoritarianisme dan fasisme menjadi alat kekuasaan yang menindas. Sehingga demokrasi menjadi pilihan bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dunia dan politik bagi kemanusiaan. How Democracy Die, mengapa demokrasi mati?, dari Professor politik Harvard University Daniel Ziblatt dan Steven Levistsky yang memandang adanya kecendrungan otoritarianisme dalam kekuasaan dan politik sebagai alamat matinya demokrasi. Seperti terjadinya aksi kekerasan, kecurangan pemilu, pembungkaman media dan korupsi—abuse of power. Sehingga demokrasi atau politik yang dilakukan tanpa nilai dan cita-cita tentu sangat berbahaya bagi negara. ______________________________ Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri—Joseph Schumpeter.

Mahar Politik Ancaman Demokrasi

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy, Andi Ilham Samanlangi
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Mahar Politik Ancaman Demokrasi written by Saifuddin Al Mughniy, Andi Ilham Samanlangi and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Biography & Autobiography categories.

Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis?. Fenomena mahar politik ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “ mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal?, sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. “Banjir uang yang mengalir dalam politik saat ini, adalah pencemaran demokrasi”--Theodore Putih,

Demokrasi Di Era Digital

DOWNLOAD

Author : Nasir Tamara
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2021-11-16

Demokrasi Di Era Digital written by Nasir Tamara and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-16 with Social Science categories.

“Makin dalam dan pentingnya teknologi digital satu dekade terakhir dan bagaimana teknologi itu telah membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Corona yang dimulai sejak awal 2020 membuat saya tertarik untuk menyunting sebuah buku berikutnya tentang demokrasi pada era digital dan masa pandemi. Teknologi digital telah membantu hampir semua pemerintahan di dunia untuk terus menjalankan pemerintahan tanpa perlu bertatap muka. Manusia sanggup terus menjalankan tugas-tugas mereka dengan bekerja dari rumah menggunakan teknologi digital. Namun pada era pandemi banyak kebijakan di Barat yang secara prinsip bertentangan dengan asas demokrasi, paling sedikit untuk waktu yang pendek. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum membutuhkan informasi dalam bekerja. Pada era digital banjir informasi menerjang semua orang sehingga dibutuhkan kepandaian dan sikap kritis serta sumber informasi yang benar dan terpercaya untuk menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi digital melalui media sosial yang gratis dan cepat telah mengalahkan media-media cetak tradisional. Semua orang bisa menjadi produser informasi tanpa perlu menggunakan kaidah-kaidah pencarian informasi dan penerbitan baik cetak maupun digital yang biasa dilakukan oleh media-media tradisional. Untuk kepentingan politik atau ekonomi, banyak pihak yang tidak segan-segan menyebarkan hoaks, kabar bohong. Kita tahu peran media sosial dalam memenangkan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan mempengaruhi orang Inggris untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum Brexit. Suatu tantangan besar bagi kebebasan dan demokrasi sehingga banyak orang yang mempertanyakan masa depan demokrasi di dunia. Apalagi algoritma media sosial juga telah membelah masyarakat. Tidak banyak buku yang membahas tentang demokrasi yang memberikan sudut pandang yang komprehensif dari berbagai disiplin yang terbit di Indonesia. Saya berharap buku Demokrasi di Era Digital akan dapat memberi jawaban kepada pembaca Indonesia dan internasional untuk memahami pada apa yang telah, sedang, dan akan terjadi pada demokrasi di dunia dan pengaruhnya terhadap ekonomi serta budaya manusia.”

Hukum Dalam Pusaran Politik

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Hukum Dalam Pusaran Politik written by Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Juvenile Nonfiction categories.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan beberpa disiplin ilmu memang terpisah secara leksikal, tetapi sesungguhnya secara transendental ia tidak terpisah secara utuh. Disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti ekonomi politik dan politik ekonomi, politik hukum dengan hukum politik begitu seterusnya dengan disiplin ilmu dengan yang lainnya. Dan pada perspketif ini apakah politik yang mempengaruhi hukum, atau hukum yang mempengaruhi politik sebagai dasar meletakkan sains sebagai dimensi terkuat pada basis untuk emahami sesuatu, termasuk untuk memahami dimensi politik hukum atau hukum politik. Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Moh. Mahfud MD bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adanya perbedaan jawaban dari apa yang diutarakan oleh Moh. Mahfud MD tentang mana yang lebih determinan diantara politik atau hukum, terutama perbedaan jawaban antara yang pertama dan kedua, disebabkan oleh cara pandang ahli dalam memandang sub system kemasyarakatan tersebut. Para ahli hukum idealis yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan), mengatakan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Sedangkan mereka ahli hukum yang memandang hukum dari sudut das sein (pendekatan empirik/kenyataan), maka produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan. Jika kita bicara kedua subsistem diatas yaitu politik dan hukum dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Moh. Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik. Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa ? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis? Fenomena mahar politik misalnya ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal? sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. Bahwa hukum dengan berbagai macam dialektikanya telah dirusak oleh kepentingan politik, semua atas nama demokrasi sekalipun itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam istilah hukum kita kenal kalimat “Dormiunt aliquando leges, nunquan moriuntur “hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. “Beranilah benar sekalipun sendiri”--Baharuddin Lopa

Elegi Cinta Yang Tak Bersahaja

DOWNLOAD

Author : GURU-GURU SMA/SMK/PK-PLK Provinsi Jawa Timur
language : id
Publisher: 2P Publisher
Release Date :

Elegi Cinta Yang Tak Bersahaja written by GURU-GURU SMA/SMK/PK-PLK Provinsi Jawa Timur and has been published by 2P Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Fiction categories.

Sukma cinta itu (hanya) dua: kalau tak bersahaja, ya sebaliknya, bersahaja. Tapi umumnya yang dikeluhkan karena cinta yang tak bersahaja. Inui tema yang umum, cerita pendek yang ditulis oleh guru-guru SMA/SMK/PK-PLK. Mereka mengeluh dalam cinta, sebab ketika cinta sering menyayat hati,meski dalam fisik tak tampak. Itulah tema yang menarik, yang ditulis oleh guru-guru di Provinsi Jawa Timur ini. Menarik dibaca, dan kadang mengundang penasaran.

Naskah Monolog Elegi

DOWNLOAD

Author : Muhammad Lutfi, S.S.
language : id
Publisher: Penerbit EBIZ
Release Date : 2023-05-20

Naskah Monolog Elegi written by Muhammad Lutfi, S.S. and has been published by Penerbit EBIZ this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-05-20 with Comics & Graphic Novels categories.

SEORANG LELAKI MATANYA KERLAP-KERLIP BAGAIKAN ORANG SEDANG TELER ATAU MUNGKIN NGANTUK BERAT. SAMBIL MEMAKAI SARUNG DIA BERJALAN. Aduhhh, kenapa kok aku sampai sini. Ini dimana, dimanaaa? Adakah seorang yang mau menunjukkan aku sebuah jalan. Atau mungkin mau membawaku pergi. Bawa saja aku pergi, jauh dari sini. Aku ingin pergi saja dari sini. Aku sudah bosan, bosan hampir setengah mati. Di ruamah dan di luaran rumah sama saja. Aku ingin meninggalkan tanah, debu, juga kamar. Dinding dan foto membuatku sedih. Bersedih karena aku memang selalu tak bisa mengulang kembali peristiwa yang sudah lalu. Andaikan saja aku ini bisa memutar waktu, semuanya tak akan jadi seperti ini.

Nestapa Demokrasi Di Masa Pandemi

DOWNLOAD

Author : Wijayanto
language : id
Publisher: LP3ES
Release Date : 2021-01-19

Nestapa Demokrasi Di Masa Pandemi written by Wijayanto and has been published by LP3ES this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-19 with Political Science categories.

Buku yang didasari oleh kerja riset selama tahun 2020 ini membangun satu argumen bahwa situasi kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh problem struktural semakin terkonsolidasinya oligarki, problem agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis justru memunggungi demokrasi, serta problem kultural masih setengah hatinya publik mendukung demokrasi ditambah dengan makin melemahnya masyarakat sipil, telah menjadi prakondisi yang menjelaskan serangkaian blunder kebijakan pemerintah selama pandemi dari mulai komunikasi krisis yang buruk, pemaksaan new normal, pengesahan omnibus law hingga pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi. Di balik rangkaian blunder kebijakan itu adalah kepentingan segelintir elit oligarki untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik mereka dan abai pada nyawa dan keselamatan warga semestinya menjadi panglima. Di sisi hukum, kuasa oligarki ini termanifestasi dalam wujud lumpuhnya pemberantasan korupsi hingga praktek buruk pembentukan hukum yang mencerminkan legalisme otokratik, serta impunitas dan sitematiknya kejahatan negara melalui praktik yang kian memanfaatkan peradilan dalam memfasilitasi bekerjanya kuasa represif. Pada saat yang sama, ekonomi solidaritas runtuh seiring dengan kemerosotan demokrasi yang kian mengarah pada otoritarianisme. Namun di tengah mendung nestapa yang menggelayuti demokrasi Indonesia selama 2020, ada secercah harapan untuk merangkai asa menapaki 2021. Itu adalah perlawanan masyarakat sipil yang terus bermunculan pada setiap kebijakan yang bermasalah, di antaranya seperti terefleksi dalam ruang publik digital, yang menciptakan semacam resistensi terhadap kemunduran demokrasi (resistance to democratic regression). Untuk itu, yang diperlukan adalah memperkuat dan memperluas perlawanan, membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga masyarakat sipil bisa menjadi penantang yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki. Buku ini adalah undangan untuk tidak hanya mendiskusikan hal-hal di atas, namun juga merumuskan langkah konkret untuk bergerak bersama demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pasang Surut Demokrasi

DOWNLOAD

Author : M Faishal Aminuddin
language : id
Publisher: LP3ES
Release Date : 2022-03-17

Pasang Surut Demokrasi written by M Faishal Aminuddin and has been published by LP3ES this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-17 with Political Science categories.

Gerakan Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 telah membuka ruang bagi demokratisasi. Setelah berjalan selama lebih dari 20 tahun, sudah waktunyalah kiranya memotret hasil yang dituai dari berbagai dinamika dan pergulatan dalam menata demokrasi dalam berbagai aspeknya itu. Potret yang disajikan oleh para kontributor di dalam buku ini mencakup beberapa isu: partisipasi politik perempuan, dampak sistem Pemilu, aspek konstitusional dalam sengketa Pemilu, gerakan buruh, politik identitas dalam tingkat lokal, hubungan sipilmiliter, kebebasan pers, dan kesenjangan ekonomi. Dari sini kelihatan bahwa berbagai artikel dalam buku ini memotret pernak-pernik perubahan dari berbagai sudut pandang kasus. Sekalipun belum bisa disebut komprehensif, namun cukup memberikan kontribusi untuk menjelaskan sejauh mana perubahan yang terjadi itu memberikan dampak bagi bekerjanya demokrasi. Buku ini bukanlah sebuah kontribusi untuk menafsir politik Indonesia di era demokratisasi, melainkan sebatas usaha kolektif untuk merefleksikan berbagai kasus dan menarik kesimpulan yang diharapkan bisa digunakan melihat potret demokratisasi dalam kurun 20 tahun terakhir. Artikel dalam buku ini berasal dari workshop terbatas yang diselenggarakan oleh Consortium for Indonesian Political Research (CIPR/P3I) yang difasilitasi oleh Departemen Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta pada tahun 2017 di Jakarta. Untuk itu, kami berterima kasih kepada beberapa kolega yang bersedia menjadi fasilitator dalam agenda tersebut, terutama kepada Tri Andhika dan Aditya Batara dari Universitas Bakrie yang menyediakan tempat dan memfasilitasi serangkaian diskusi yang menghasilkan naskah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dari berbagai universitas dan lembaga yang mengikuti proses pengayaan naskah, meskipun yang berhasil menyelesaikannya tidak lebih dari separuh peserta yang hadir.

Diren Demokrasi Icin Manifesto

DOWNLOAD

Author : Emre Kongar
language : en
Publisher:
Release Date : 2017-03

Diren Demokrasi Icin Manifesto written by Emre Kongar and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-03 with categories.

Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi Edisi Revisi

DOWNLOAD

Author : Diana Fawzia
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2018-10-24

Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi Edisi Revisi written by Diana Fawzia and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-10-24 with Political Science categories.

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.