Mahar Politik Ancaman Demokrasi

DOWNLOAD

Download Mahar Politik Ancaman Demokrasi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Mahar Politik Ancaman Demokrasi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Mahar Politik Ancaman Demokrasi

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy, Andi Ilham Samanlangi
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Mahar Politik Ancaman Demokrasi written by Saifuddin Al Mughniy, Andi Ilham Samanlangi and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Biography & Autobiography categories.

Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis?. Fenomena mahar politik ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “ mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal?, sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. “Banjir uang yang mengalir dalam politik saat ini, adalah pencemaran demokrasi”--Theodore Putih,

Hukum Dalam Pusaran Politik

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani
language : id
Publisher: Orbit Indonesia
Release Date : 2024-06-12

Hukum Dalam Pusaran Politik written by Saifuddin Al Mughniy, H. Sulthani and has been published by Orbit Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-12 with Juvenile Nonfiction categories.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan beberpa disiplin ilmu memang terpisah secara leksikal, tetapi sesungguhnya secara transendental ia tidak terpisah secara utuh. Disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti ekonomi politik dan politik ekonomi, politik hukum dengan hukum politik begitu seterusnya dengan disiplin ilmu dengan yang lainnya. Dan pada perspketif ini apakah politik yang mempengaruhi hukum, atau hukum yang mempengaruhi politik sebagai dasar meletakkan sains sebagai dimensi terkuat pada basis untuk emahami sesuatu, termasuk untuk memahami dimensi politik hukum atau hukum politik. Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Moh. Mahfud MD bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Adanya perbedaan jawaban dari apa yang diutarakan oleh Moh. Mahfud MD tentang mana yang lebih determinan diantara politik atau hukum, terutama perbedaan jawaban antara yang pertama dan kedua, disebabkan oleh cara pandang ahli dalam memandang sub system kemasyarakatan tersebut. Para ahli hukum idealis yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan), mengatakan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Sedangkan mereka ahli hukum yang memandang hukum dari sudut das sein (pendekatan empirik/kenyataan), maka produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan. Jika kita bicara kedua subsistem diatas yaitu politik dan hukum dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum itu sendiri. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Moh. Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik. Mungkin inilah adalah jawaban terhadap pernyataan sebagian kita bahwa demokrasi itu mahal. Kenapa ? sebab dalam setiap event politik baik dilevel lokal maupun nasional gejala perusakan demokrasi kian massif dan nampak. Korupsi, proses penjaringan dalam kontekstasi politik cendrung diwarnai tawar-menawar politik yang berujung pada “mahar politik” yang demikian besar. Tak mengherankan kalau kemudian sebagian partai politik tak lagi mampu menjaga etika dalam mengemban amanah kepartaian. Pragmatisme kian muncul diera demokrasi yang serba terbuka ini, apakah ini kemudian menjadi asumsi bahwa tidak ada makan siang yang gratis? Fenomena mahar politik misalnya ataupun sejenisnya seperti money politic bukan hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kandidat atau calon kepala daerah baik kader internal parpol maupun non kader yang potensial harus membayar sejumlah uang atau mahar untuk mendapatkan tumpangan "kendaraan" dalam tahapan pemilu. Sehingga tidak heran kalau kemudian, tidak sedikit kader partai terpental jauh karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli partai politik. Dan disatu sisi partai politik pun kian tak percaya diri sehingga dengan alasan demokrasi dan elektabilitas, maka sebagian partai politik terjebak pada “pelacuran” dengan melamar non kader dengan mahar yang cukup besar. Realitas ini bukan saja dalam hal pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, pada pemilihan legislatif pun hal serupa sering terjadi. Tak sedikit calon legislatif kita harus menjual harta benda dan merogoh kocek demi nomor urut teratas. Yah inilah wajah politik kita. Politik busuk. Politik yang diwarnai dengan uang. Budaya politik transaksional telah merobek demokrasi baik itu secara struktural maupun kultural. Sebab masyarakat pemilih pun di giring kearah untuk merusak tatanan demokrasi. Undang-Undang Parpol yang memberikan kewenangan kepada parpol untuk merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif seakan melegitimasi "politik uang" atau "mahar politik" itu. Kalimat merekrut bukan berarti bahwa partai ; politik melegalkan praktek “mahar politik”, tetapi dengan mekanisme partai yang ada tentu perkara merekrut harus disesuaikan dengan etika dan undang-undang yang ada. Etika politik, tentu bicara soal wajar atau tidak wajarnya seseorang kandidat kepala daerah untuk di promosikan sebagai calon kepala daerah atau tidak, jangan karena lantaran banyak uang lalu partai politik “tergiur” untuk melamarnya dengan alasan mumpung punya duit banyak. Pragmatisme sulit terhindarkan kalau kondisi parpol masih terjebak pada budaya politik transakisonal. Karena itu kualitas calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi. Karena itu "mahar politik" ini telah menjadi penyakit akut yang merusak marwah dan perjalanan tatanan demokrasi bangsa. Artinya bahwa hanya orang berduit yang memiliki peluang dalam memimpin negeri ini. Kendatipun ada peluang pencalonan non partai tetapi persyarakatan tak sedikit. Akhirnya kita abaikan aspek-aspek keutamaan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pun calon pemimpin dalam bursa pencalonan. Demokrasi dalam sejarahnya tak pernah dibangun dari “materi” seperti “uang” dalam politik demokrasi liberal sekarang ini. Ketidak-percayaan partai politik yang punya tradisi mengicar pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi caleg, justru menciptakan keretakan di internal partai politik. Dalam artian kader partai yang sudah berproses panjang harus menrima kenyataan pahit harus mangkir di nomor urut buncit, karena terjadi transaksi jual beli nomor urut di partai. Efek ini kemudian menciptakan sentimen di internal partai politik. Sebab, filosofi yang dibangun adalah yang penting menang. Tetapi mengabaikan aspek-aspek keutamaan dalam berpolitik seperti trust, emapaty, kecerdasan serta modal sosial lainnya. Dalam tradisi Yunani kuno menyebut keutamaan sebagai arete. Artinya kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang untuk berkehendak dan berbuat baik sesuai dengan keutamaan itu. Dalam tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Keutamaan-keutamaan inilah yang memampukan seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik atau berkompetensi maupun beramanah atau berintegritas. Kompetensi tanpa integritas itu berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipat-gandakan kebajikan publik. Tadisi Yunani cendrung terkesampingkan sebab kita hanya melihat politik dan demokrasi sebagai “materi” bukan yang bersifat transendental dan substantive. Oleh sebab, situasi ini kemudian menjadi ancaman bagi tatanan demokrasi di bangsa ini. Politik saling menyandera dengan cara “mahar politik” adalah jelas mengindikasikan bagaimana perjalanan demokrasi ini bisa menemui substansinya, sementara partai politik sebagai “agency” kekuasaan justru masuk dalam lingkaran setan. Tentunya, proses politik haruslah melahirkan situasi demokrasi yang baik, bukan lalu menciptakan “politik brutal” yang menggerus esensi demokrasi dengan melegitimasi mahar dalam praktek politik dengan berbagai pelanggaran etik dan moral. 2024 mungkinkah masih kuat pengaruh mahar politik, tentu ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dan pargmatisme dari si pemberi (politisi) dan penerima (rakyat) akan menjerumuskan demokrasi di lembah kehinaan dan pada akhirnya kehilangan kewibawaan. Sehingga sangat mungkin menyelamatkan demokrasi dengan cara melakukan edukasi politik ke rakyat, dan membiarkan para aktor politik bertarung dengan tiga unsur yakni (1) ide dan gagasan, (2) program, dan (3) pencitraan elektoral di berbagai sektor termasuk di medsos. Ini sangat penting dilakukan untuk disaat demokrasi dikepung oleh kepentingan oligharkis. Diferensiasi demokrasi dengan kekuatan partai politik sebagai instrumen—seakan menemui titik kulminasinya, disaat etiak dan moral di berangus dengan cara melanggar tata nilai dan hukum sebagai patron dalam bernegara. Kenapa demokrasi begitu mahal? sebab untuk kalah pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Obligator vote sulit di hindari dari sebuah praktek politik uang. Dan mungkin ini jalan (kita) membunuh demokrasi. Pemilu adalah bagian dari sebuah proses politik untuk memilih pemimpin. Menjadi bangsa yang demokratis tentu tidak mudah, sebab Amerika Serikat baru mulai membangun demokrasinya setelah memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Tetapi itu sejarah Amerika, sementara dunia ketiga termasuk Indonesia lebih dari 76 tahun setelah merdeka bukan tidak mungkin akan melahirkan kesadaran kolektivitas untuk menemukan jalan demokrasi. Kesadaran kolektivitas bukan hanya menjadi tugas para akademisi, LSM /NGO termasuk partai politik—tetapi ini akan menjadi tugas semesta, bahwa demokrasi itu adalah humanistik dan rasa keadilan bagi semua. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Dan setiap kontekstasi pasti ada serpihan dan “luka-luka” dalam politik, tetapi menganyam kembali adalah cara terbaik untuk sembuh—lalu tetap menjadi Indonesia. Bahwa hukum dengan berbagai macam dialektikanya telah dirusak oleh kepentingan politik, semua atas nama demokrasi sekalipun itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam istilah hukum kita kenal kalimat “Dormiunt aliquando leges, nunquan moriuntur “hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. “Beranilah benar sekalipun sendiri”--Baharuddin Lopa

Elegi Demokrasi

DOWNLOAD

Author : Saifuddin Al Mughniy
language : en
Publisher: PENERBIT KBM INDONESIA
Release Date : 2024-06-19

Elegi Demokrasi written by Saifuddin Al Mughniy and has been published by PENERBIT KBM INDONESIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-19 with Antiques & Collectibles categories.

Demokrasi bukan hanya pertarungan ideologi kapitalisme di barat dengan sosialisme di timur, tetapi demokrasi adalah menjadi perkara ummat manusia sejagat setelah otoritarianisme dan fasisme menjadi alat kekuasaan yang menindas. Sehingga demokrasi menjadi pilihan bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dunia dan politik bagi kemanusiaan. How Democracy Die, mengapa demokrasi mati?, dari Professor politik Harvard University Daniel Ziblatt dan Steven Levistsky yang memandang adanya kecendrungan otoritarianisme dalam kekuasaan dan politik sebagai alamat matinya demokrasi. Seperti terjadinya aksi kekerasan, kecurangan pemilu, pembungkaman media dan korupsi—abuse of power. Sehingga demokrasi atau politik yang dilakukan tanpa nilai dan cita-cita tentu sangat berbahaya bagi negara. ______________________________ Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri—Joseph Schumpeter.

Mahar Politik Dan Kontestasi

DOWNLOAD

Author : Bagus Santoso
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2018-08-03

Mahar Politik Dan Kontestasi written by Bagus Santoso and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-08-03 with Political Science categories.

Sejak bergulir reformasi pada tahun 1998, bangunan politik berubah, dari authoritarian ke demokrasi. Perubahan politik berlangsung dalam dinamika politik yang sangat intens, dan melahirkan berbagai peristiwa politik yang mengejutkan. Perbincangan politik dalam era demokrasi tak pernah kering. Berbagai isu dan fenomena yang berkembang ditengah masyarakat mengundang berbagai respon dalam bentuk diskusi publik, seminar, analisis maupun penelitian ilmiah.

Soradem Solo Ramah Demokrasi Potret Demokrasi Kota

DOWNLOAD

Author : Agus Sulistyo
language : id
Publisher: Pandiva Buku
Release Date : 2021-11-29

Soradem Solo Ramah Demokrasi Potret Demokrasi Kota written by Agus Sulistyo and has been published by Pandiva Buku this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-29 with Political Science categories.

Kehidupan demokrasi di Solo bukan sekadar bentuk cangkokan dari luar, melainkan kelanjutan dari tradisi demokrasi yang telah tumbuh dan mengakar jauh sebelum kemerdekaan (Aidul: 2016). Sebagai kota yang demokratis, warga Solo memiliki antusiasme dan keterlibatan relatif tinggi dalam setiap peristiwa politik. Peran media lokal yang aspiratif, masyarakat sipil yang partisipatif, dunia usaha yang terus bertumbuh, serta para tokoh politik yang artikulatif maka peristiwa politik dapat berlangsung secara damai dan demokratis. Oleh karena itu, Kota Ramah Demokrasi layak disematkan bagi Solo, kota yang mempunyai histori kota kerajaan bercorak urban. Di sisi lain, masuknya peradaban baru yaitu demokrasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang turut memberikan warna baru dalam kehidupan demokrasi semakin mengemuka. Partisipasi politik dilakukan secara online sebagai bentuk kepedulian merespons situasi yang sedang berkembang. Tata kelola pemerintahan, strategi kampanye, virtual branding, polarisasi opini publik, hingga mobilisasi politik, menjadi trend politik yang masif dengan menggunakan teknologi digital. Suara pemilih tidak lagi terbatasi pada ruang administratif kependudukan, karena opini pemilih bisa sangat dipengaruhi oleh respons dari warga di luar arena pertarungan yaitu netizen yang tidak memiliki hak pilih sekalipun. Inilah wajah demokrasi digital, demokrasi rasa kota yang masuk dalam kehidupan menjadi era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri. Buku yang berada di tangan Anda saat ini, Soradem: Solo Ramah Demokrasi, Potret Demokrasi Kota, menghadirkan ulasan mengenai praktik demokrasi kota yang diambil dari sebagian partisipasi politik ala masyarakat Kota Solo, tentang demokrasi digital, serta hal ihwal kepemiluan. Ditulis oleh Agus Sulistyo, sosok berpengalaman di bidang kepemiluan yang tulisannya kerap menghiasi media massa. Jika sebelumnya Anda menjumpai tulisan penulis dalam bentuk artikel di beberapa media cetak, kini saat yang tepat untuk membacanya dalam bentuk buku.

Handbook Of Party Politics

DOWNLOAD

Author : Richard S Katz
language : en
Publisher: SAGE
Release Date : 2006-01-05

Handbook Of Party Politics written by Richard S Katz and has been published by SAGE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006-01-05 with Political Science categories.

′This thoughtful and wide-ranging review of parties and party research contains contributions from many of the foremost party scholars and is a must for all library shelves′ - Richard Luther, Keele University ′The study of political parties has never been livelier and this genuinely international Handbook – theoretically rich, comparatively informed, and focused on important questions – defines the field. This volume is both an indispensable summary of what we know and the starting point for future research′ - R K Carty, University of British Columbia ′Political parties are ubiquitous, but their forms and functions vary greatly from regime to regime, from continent to continent, and from era to era. The Handbook of Party Politics captures this variation and richness in impressive ways. The editors have assembled an excellent team, and the scope of the volume is vast and intriguing′ - Kaare Strom, University of California, San Diego Political parties are indispensable to democracy and a central subject of research and study in political science around the world. This major new handbook is the first to comprehensively map the state-of-the-art in contemporary party politics scholarship. The Handbook is designed to: - provide an invaluable survey of the major theories and approaches in this dynamic area of study and research - give students and researchers a concise ′road map′ to the core literatures in all the sub-fields of party related theorizing and research - identify the theories, approaches and topics that define the current ′cutting edge′ of the field. The Handbook is comparative in overall approach but also addresses some topics to be addressed in nationally or regionally specific ways. The resulting collaboration has brought together the world′s leading party theorists to provide an unrivalled resource on the role of parties in the pressing contemporary problems of institutional design and democratic governance today.

Cita Hukum Politik Negara

DOWNLOAD

Author : Nur Rohim Yunus
language : id
Publisher: Pascal Books
Release Date :

Cita Hukum Politik Negara written by Nur Rohim Yunus and has been published by Pascal Books this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.

Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dan Drijarkara

DOWNLOAD

Author : Dr. Yoseph Umarhadi, M.Si., M.A.
language : id
Publisher: PT Kanisius
Release Date :

Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dan Drijarkara written by Dr. Yoseph Umarhadi, M.Si., M.A. and has been published by PT Kanisius this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Philosophy categories.

Buku ini membahas secara mendalam tentang pikiran-pikiran filsafat Pancasila dari dua filsuf besar, yakni Prof., Dr. Notonagoro dan Prof., Dr. N. Drijarkara, SJ. Keduanya tidak diragukan lagi sebagai filsuf yang memberikan kontribusi besar bagi perumusan atau pengembangan filsafat Pancasila. Dengan latar belakang pendidikan filsafat dan sosio-kultural yang berbeda, membandingkan pemikiran kedua filsuf ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang filsafat Pancasila. Notonagoro dengan pendekatan esensialistik-nya berhasil merumuskan hakikat filsafat Pancasila yang besifat mutlak dan universal, sedangkan Drijarkara dengan pendekatan fenomenologi-eksistensialistik-nya berhasil membuktikan bahwa Pancasila merupakan cerminan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Selain menawarkan rekonstruktif atas filsafat Pancasila, buku ini juga menyajikan usaha untuk mengontekstualisasikan filsafat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Problems Of Democratisation In Indonesia

DOWNLOAD

Author : Edward Aspinall
language : en
Publisher: Institute of Southeast Asian Studies
Release Date : 2010

Problems Of Democratisation In Indonesia written by Edward Aspinall and has been published by Institute of Southeast Asian Studies this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Political Science categories.

Alternately lauded as a democratic success story and decried as a flawed democracy, Indonesia deserves serious consideration by anyone concerned with the global state of democracy. Yet, more than ten years after the collapse of the authoritarian Suharto regime, we still know little about how the key institutions of Indonesian democracy actually function. This book, written by leading democracy experts and scholars of Indonesia, presents a sorely needed study of the inner workings of Indonesia's political system, and its interactions with society. Combining careful case studies with an eye to the big picture, it is an indispensable guide to democratic Indonesia, its achievements, shortcomings and continuing challenges.

Vote Buying In Indonesia

DOWNLOAD

Author : Burhanuddin Muhtadi
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2019-01-01

Vote Buying In Indonesia written by Burhanuddin Muhtadi and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-01-01 with Asia-Politics and government categories.

Muhtadi’s analysis of vote-buying in post-democratization Indonesia is original, profound, subtle, nuanced, and convincing as well as beautifully organized and well written. Equally important, its imaginative policy prescriptions will be widely read and cited as a significant contribution to the literature of comparative electoral politics. —William Liddle, Ohio State University, USA This book presents a pathbreaking analysis of vote-buying in Indonesia. Drawing on a stunning array of evidence, Muhtadi reveals the mechanics, patterns and effects of vote-buying with unprecedented clarity. [Title] is a must read for anyone interested in Indonesian politics or in the comparative politics of clientelism. —Edward Aspinall, Australian National University, Australia This book contains a trove of interesting research questions, a novel theoretical contribution, impressive empirical work, and a deep and nuanced understanding of the Indonesian case. —Allen Hicken, University of Michigan, USA This book is open access under a CC BY 4.0 license. This book investigates the impact of vote buying on the accountability of democratic institutions and policy representation in newly democratic countries, with a focus on Indonesia. In doing so, the book presents a wide-ranging study of the dynamics of vote buying in Indonesia’s young democracy, exploring the nature, extent, determinants, targeting and effectiveness of this practice. It addresses these central issues in the context of comparative studies of vote buying, arguing that although party loyalists are disproportionately targeted in vote buying efforts, in total numbers—given the relatively small number of party loyalists in Indonesia—vote buying hits more uncommitted voters. It also demonstrates that the effectiveness of vote buying on vote choice is in the 10 percent range, which is sufficient for many candidates to secure a seat and thus explains why they still engage in vote buying despite high levels of leakage. Burhanuddin Muhtadi is a lecturer at State Islamic University, Jakarta. He is also an executive director of Indonesian Political Indicator and Director of Public Affairs at Indonesian Survey Institute (LSI). He has published his articles in numerous scholarly journals.--