[PDF] Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi - eBooks Review

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi


Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD

Download Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page



Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi


Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Abdul Latif
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-07-01

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi written by Abdul Latif and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-01 with Law categories.


Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pema ha man Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurangmemperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Mengingat pentingnya Hukum Administrasi dimaksud, buku referensi dalam bidang limu Hukum ini menyajikan dan membahasnya dari berbagai perspektif—pendekatan Ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (tindak pidana korupsi); sebagai bagian dari totalitas penjelajahan ide dan konsep yang telah berlangsung dalam praktik hukum. Tentunya banyak masalah dapat diatasi dan banyak hal dapatdiungkapkan secara benar melalui metode pengkajian ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-



Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi


Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Abdul Latief
language : id
Publisher:
Release Date : 2014

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi written by Abdul Latief and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Misconduct in office categories.


Legal analysis on corrupt practices from perspective of administrative law in Indonesia.



Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi


Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2022-05-30

Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-05-30 with Political Science categories.


Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut.



Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara


Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Disiplin F. Manao
language : id
Publisher:
Release Date : 2017

Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara written by Disiplin F. Manao and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.




Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi


Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H.
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2023-03-01

Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief, S.H., M.H. and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Law categories.


Kerugian negara dan kerugian keuangan negara adalah 2 (dua) istilah yang berbeda makna dan pengertiannya. Kerugian negara meliputi (inheren) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan kerugian keuangan negara dimaknai terpisah dengan perbuatan melawan hukum yakni nominal angka kerugian yang dialami oleh negara/daerah, baik dalam bentuk uang, surat berharga ataupun barang. Kerugian keuangan negara pada prinsipnya berada dalam dimensi hukum administrasi, selanjutnya “dapat berubah” masuk ke dimensi hukum perdata/bisnis dan/atau dimensi hukum pidana/korupsi sebagaimana misalnya, pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan domain hukum membawa konsekuensi penyesuaian terhadap mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawabannya, apakah pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana. Perubahan domain hukum disebabkan oleh perubahan sifat melawan hukumnya dan memenuhi ruang lingkup suatu domain hukum. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan domain hukum administrasi (Pasal 20 ayat 2 huruf c UU Administrasi Pemerintahan). Domain hukum administrasi ini dapat berubah menjadi domain hukum pidana bilamana kesalahan administrasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan terhadap diskresi sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor). Karenanya, unsur dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi merupakan inti delik (bestandeel delict)/unsur penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana, unsur ini juga menunjukkan adanya maksud jahat (mens rea) dari subjek hukum. Dalam perspektif hukum perdata/bisnis, keberadaan BUMN/BUMD dan anak perusahaan BUMN/BUMD sebagai entitas perseroan yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjalankan kegiatan usaha, apakah termasuk bagian dari keuangan negara? Substansi buku ini merujuk pada teori hukum, regulasi dan yurisprudensi, antara lain menjelaskan bagaimana “kerugian perusahaan” termasuk bagian dari “risiko bisnis” atau penurunan nilai aset (impairment) atau merupakan bagian dari “kerugian keuangan negara” dalam domain hukum pidana/korupsi.



Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi


Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-12-01

Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi written by "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-01 with Political Science categories.


Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa dan para elite penyelenggara negara dan pemerintahan cenderung belum memahami perihal eksistensi ilmu hukum administrasi pemerintahan yang akan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya, termasuk para penyelenggara hukum publik. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang hendak mempelajari ilmu hukum adminitrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi. Uraian-uraian di dalamnya, antara lain mengenai penetapan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan; keabsahan tindak administrasi pemerintahan; tindakan kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan; figur hukum penyelesaian kerugian keuangan negara; dan kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang badan/pejabat pemerintahan melalui sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana; serta kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pada Pengadilan Umum. Tulisan ini layak dijadikan referensi bagi para mahasiswa, penegak hukum; juga bagi para elite penyelenggara negara dan pemerintahan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsinya, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana #PrenadaMedia



Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi


Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2011

Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Administrative law categories.


Combating corrupt practices according to administrative law in Indonesia.



Tindak Pidana Korupsi


Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL., CRA., CPHR.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2018-01-01

Tindak Pidana Korupsi written by Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL., CRA., CPHR. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.


Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Monopoli terhadap proyek pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara terbuka, dapat dihindari adanya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Bisnis Konsultan Dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara


Bisnis Konsultan Dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP.
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :

Bisnis Konsultan Dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara written by Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.


Judul : Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara Penulis : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 174 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-417-9 No. E-ISBN : 978-623-505-418-6 (PDF) SINOPSIS Buku yang berjudul “Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara” ini merupakan refleksi penulis atas apa yang telah dilakukan oleh PT. Indoenergi Consultant selaku rekanan proyek pemerintah sejak tahun 2005 – 2016, yang pada akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai rekanan proyek pemerintah mulai tahun 2017. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para pelaku usaha jasa konsultansi yang baru berdiri maupun yang sudah lama. Demikian pula para penegak hukum, auditor negara/pemerintah, anggota DPR (DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kab/Kota), ASN, dan pihak-pihak yang tergiur dengan “lezatnya” kue pengadaan jasa konsultansi pemerintah, sangat disarankan untuk membaca buku ini agar memahami risiko hukum menjadi rekanan proyek jasa konsultansi pemerintah jika penyimpangan ini tetap berlangsung dan tidak ada political will pemerintah untuk mencegah penyimpangan tersebut. Buku ini terdiri dari 8 bab, meliputi: BAB I menjelaskan tentang Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah. BAB II menjelaskan tentang Teori Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana. BAB III menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis Pemberantasan Korupsi. BAB IV menjelaskan tentang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi. BAB V menjelaskan tentang Problematika Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB VI menjelaskan tentang Upaya KPK dan LKPP Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB VII menjelaskan tentang Delik Korupsi Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah. BAB VIII menjelaskan tentang Konsep Pencegahan Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara. Penulis tidak hanya mengungkap berbagai modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi juga menawarkan sebuah konsep pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa khususnya jasa konsultansi pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar praktik korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat diminimalkan. Penulis berkeyakinan bahwa korupsi pengadaan barang jasa pemerintah akan terus terjadi secara TSM jika pemerintah tidak menunjukkan political will yang kuat untuk membuat sistem pencegahan yang komprehensif dan terintegrasi. Wallaahu a’lam.



Pidana Kehutanan Indonesia


Pidana Kehutanan Indonesia
DOWNLOAD
Author : M. Yasir Said, S.H. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2019-11-01

Pidana Kehutanan Indonesia written by M. Yasir Said, S.H. Dr. Ifrani, S.H., M.H. and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-01 with Law categories.


Sumber daya hutan yang diberikan kepada Bangsa Indonesia merupakan karuni Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan jumlah yang sangat luas dan lebih dari 100 juta hektar, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Disamping itu, Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (million tonne carbon). memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.