Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Download Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2022-05-30
Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-05-30 with Political Science categories.
Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut.
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Abdul Latif
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-07-01
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi written by Abdul Latif and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-01 with Law categories.
Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pema ha man Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurangmemperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Mengingat pentingnya Hukum Administrasi dimaksud, buku referensi dalam bidang limu Hukum ini menyajikan dan membahasnya dari berbagai perspektif—pendekatan Ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (tindak pidana korupsi); sebagai bagian dari totalitas penjelajahan ide dan konsep yang telah berlangsung dalam praktik hukum. Tentunya banyak masalah dapat diatasi dan banyak hal dapatdiungkapkan secara benar melalui metode pengkajian ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2011
Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Administrative law categories.
Combating corrupt practices according to administrative law in Indonesia.
Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Disiplin F. Manao
language : id
Publisher:
Release Date : 2017
Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara written by Disiplin F. Manao and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Abdul Latief
language : id
Publisher:
Release Date : 2014
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi written by Abdul Latief and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Misconduct in office categories.
Legal analysis on corrupt practices from perspective of administrative law in Indonesia.
Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H.
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2023-03-01
Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief, S.H., M.H. and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Law categories.
Kerugian negara dan kerugian keuangan negara adalah 2 (dua) istilah yang berbeda makna dan pengertiannya. Kerugian negara meliputi (inheren) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan kerugian keuangan negara dimaknai terpisah dengan perbuatan melawan hukum yakni nominal angka kerugian yang dialami oleh negara/daerah, baik dalam bentuk uang, surat berharga ataupun barang. Kerugian keuangan negara pada prinsipnya berada dalam dimensi hukum administrasi, selanjutnya “dapat berubah” masuk ke dimensi hukum perdata/bisnis dan/atau dimensi hukum pidana/korupsi sebagaimana misalnya, pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan domain hukum membawa konsekuensi penyesuaian terhadap mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawabannya, apakah pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana. Perubahan domain hukum disebabkan oleh perubahan sifat melawan hukumnya dan memenuhi ruang lingkup suatu domain hukum. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan domain hukum administrasi (Pasal 20 ayat 2 huruf c UU Administrasi Pemerintahan). Domain hukum administrasi ini dapat berubah menjadi domain hukum pidana bilamana kesalahan administrasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan terhadap diskresi sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor). Karenanya, unsur dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi merupakan inti delik (bestandeel delict)/unsur penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana, unsur ini juga menunjukkan adanya maksud jahat (mens rea) dari subjek hukum. Dalam perspektif hukum perdata/bisnis, keberadaan BUMN/BUMD dan anak perusahaan BUMN/BUMD sebagai entitas perseroan yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjalankan kegiatan usaha, apakah termasuk bagian dari keuangan negara? Substansi buku ini merujuk pada teori hukum, regulasi dan yurisprudensi, antara lain menjelaskan bagaimana “kerugian perusahaan” termasuk bagian dari “risiko bisnis” atau penurunan nilai aset (impairment) atau merupakan bagian dari “kerugian keuangan negara” dalam domain hukum pidana/korupsi.
Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-12-01
Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi written by "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-01 with Political Science categories.
Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa dan para elite penyelenggara negara dan pemerintahan cenderung belum memahami perihal eksistensi ilmu hukum administrasi pemerintahan yang akan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya, termasuk para penyelenggara hukum publik. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang hendak mempelajari ilmu hukum adminitrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi. Uraian-uraian di dalamnya, antara lain mengenai penetapan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan; keabsahan tindak administrasi pemerintahan; tindakan kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan; figur hukum penyelesaian kerugian keuangan negara; dan kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang badan/pejabat pemerintahan melalui sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana; serta kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pada Pengadilan Umum. Tulisan ini layak dijadikan referensi bagi para mahasiswa, penegak hukum; juga bagi para elite penyelenggara negara dan pemerintahan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsinya, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana #PrenadaMedia
Keadilan Pemilu Politik Uang Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi
DOWNLOAD
Author : Irvan Mawardi, Muhamad jufri; Moh. Nizar, M.A. (Editor)
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2021-05-01
Keadilan Pemilu Politik Uang Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi written by Irvan Mawardi, Muhamad jufri; Moh. Nizar, M.A. (Editor) and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-05-01 with Law categories.
Buku digital ini berjudul "Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi", merupakan buku yang berisi tentang "politik pemilu" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-03-01
Hukum Administrasi Negara written by Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-01 with Law categories.
Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Korupsi Dan Penegakan Hukum
DOWNLOAD
Author : Indriyanto Seno Adji
language : id
Publisher:
Release Date : 2009
Korupsi Dan Penegakan Hukum written by Indriyanto Seno Adji and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Corruption categories.
Implementation of criminal law in the legal procedure of corruption cases in Indonesia; collected articles.