Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Download Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Disiplin F. Manao
language : id
Publisher:
Release Date : 2017
Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara written by Disiplin F. Manao and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2022-05-30
Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-05-30 with Political Science categories.
Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut.
Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : M. Irsan Arief, S.H., M.H.
language : id
Publisher: MCL Publisher
Release Date : 2023-03-01
Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata Bisnis Dan Pidana Korupsi written by M. Irsan Arief, S.H., M.H. and has been published by MCL Publisher this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Law categories.
Kerugian negara dan kerugian keuangan negara adalah 2 (dua) istilah yang berbeda makna dan pengertiannya. Kerugian negara meliputi (inheren) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan kerugian keuangan negara dimaknai terpisah dengan perbuatan melawan hukum yakni nominal angka kerugian yang dialami oleh negara/daerah, baik dalam bentuk uang, surat berharga ataupun barang. Kerugian keuangan negara pada prinsipnya berada dalam dimensi hukum administrasi, selanjutnya “dapat berubah” masuk ke dimensi hukum perdata/bisnis dan/atau dimensi hukum pidana/korupsi sebagaimana misalnya, pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan domain hukum membawa konsekuensi penyesuaian terhadap mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawabannya, apakah pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana. Perubahan domain hukum disebabkan oleh perubahan sifat melawan hukumnya dan memenuhi ruang lingkup suatu domain hukum. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan domain hukum administrasi (Pasal 20 ayat 2 huruf c UU Administrasi Pemerintahan). Domain hukum administrasi ini dapat berubah menjadi domain hukum pidana bilamana kesalahan administrasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan terhadap diskresi sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor). Karenanya, unsur dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi merupakan inti delik (bestandeel delict)/unsur penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana, unsur ini juga menunjukkan adanya maksud jahat (mens rea) dari subjek hukum. Dalam perspektif hukum perdata/bisnis, keberadaan BUMN/BUMD dan anak perusahaan BUMN/BUMD sebagai entitas perseroan yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjalankan kegiatan usaha, apakah termasuk bagian dari keuangan negara? Substansi buku ini merujuk pada teori hukum, regulasi dan yurisprudensi, antara lain menjelaskan bagaimana “kerugian perusahaan” termasuk bagian dari “risiko bisnis” atau penurunan nilai aset (impairment) atau merupakan bagian dari “kerugian keuangan negara” dalam domain hukum pidana/korupsi.
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : Abdul Latif
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-07-01
Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi written by Abdul Latif and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-01 with Law categories.
Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pema ha man Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurangmemperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Mengingat pentingnya Hukum Administrasi dimaksud, buku referensi dalam bidang limu Hukum ini menyajikan dan membahasnya dari berbagai perspektif—pendekatan Ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (tindak pidana korupsi); sebagai bagian dari totalitas penjelajahan ide dan konsep yang telah berlangsung dalam praktik hukum. Tentunya banyak masalah dapat diatasi dan banyak hal dapatdiungkapkan secara benar melalui metode pengkajian ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
Controlling Corruption
DOWNLOAD
Author : Robert Williams
language : en
Publisher: Edward Elgar Publishing
Release Date : 2000
Controlling Corruption written by Robert Williams and has been published by Edward Elgar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Political corruption categories.
After three volumes presenting the desolate scenario of corruption around the world, volume 4 (of the four-volume reference) focuses on anti-corruption strategies, including a wide variety of approaches that illustrate the scale and difficulty of the task and offer no simple answers. Twenty-nine articles discuss general issues, control via codes of conduct and legal and formal means, anti-corruption measures in civil service and government agencies, prevention and sanctions, people and reform, and whistleblowing. The articles (reproduced in facsimile) are from journals such as Comparative Politics, Crime, Law, and Social Change, Corruption Reform, and European Journal of Development Research. Editors Williams (politics, U. of Durham, UK) and Doig (public services management, Liverpool John Moores U., UK) made the selections. The volume is not indexed, except by name. c. Book News Inc.
Legal Hermeneutics
DOWNLOAD
Author : Gregory Leyh
language : en
Publisher: Univ of California Press
Release Date : 2023-09-01
Legal Hermeneutics written by Gregory Leyh and has been published by Univ of California Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-09-01 with Political Science categories.
This title is part of UC Press's Voices Revived program, which commemorates University of California Press’s mission to seek out and cultivate the brightest minds and give them voice, reach, and impact. Drawing on a backlist dating to 1893, Voices Revived makes high-quality, peer-reviewed scholarship accessible once again using print-on-demand technology. This title was originally published in 1992.
Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor Damera Press
DOWNLOAD
Author : Dr. Raden Roro Theresia Tri Widorini, S.E., Ak, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Damera Press
Release Date : 2023-11-27
Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor Damera Press written by Dr. Raden Roro Theresia Tri Widorini, S.E., Ak, S.H., M.H. and has been published by Damera Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-27 with Law categories.
Konsep menyalahgunakan kewenangan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu perbuatan pejabat publik atau pejabat administrasi pemerintahan yang secara sadar atau dengan sengaja/mens rea (willen en wetens) menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dikehendakinya dengan penjatuhan hukuman atas dasar prinsip proporsionalitas sesuai dengan batas-batas kesalahan yang mengacu pada asas ultimum remedium, asas Contrarius Actus, dan asas lex systematische specialiteit.
Teori Dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara
DOWNLOAD
Author : Anwar, S.Sos., M.A.P
language : id
Publisher: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Release Date : 2021-09-15
Teori Dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara written by Anwar, S.Sos., M.A.P and has been published by Yayasan Penerbit Muhammad Zaini this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-15 with Law categories.
Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara.
Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
DOWNLOAD
Author : "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-12-01
Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi written by "Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-01 with Political Science categories.
Tantangan penyelenggara negara dan pemerintahan dewasa ini cukup rumit, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara, diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengidentifikasi berbagai tindakan penetapan/keputusan atau perbuatan pemerintah yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum. Karenanya, pendekatan melalui ilmu hukum administrasi menjadi krusial. Mahasiswa dan para elite penyelenggara negara dan pemerintahan cenderung belum memahami perihal eksistensi ilmu hukum administrasi pemerintahan yang akan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya, termasuk para penyelenggara hukum publik. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan pembaca yang hendak mempelajari ilmu hukum adminitrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi. Uraian-uraian di dalamnya, antara lain mengenai penetapan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan; keabsahan tindak administrasi pemerintahan; tindakan kebijakan dalam hukum administrasi pemerintahan; figur hukum penyelesaian kerugian keuangan negara; dan kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang badan/pejabat pemerintahan melalui sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana; serta kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pada Pengadilan Umum. Tulisan ini layak dijadikan referensi bagi para mahasiswa, penegak hukum; juga bagi para elite penyelenggara negara dan pemerintahan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsinya, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana #PrenadaMedia
Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan
DOWNLOAD
Author : Muhammad Yusni
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2020-01-07
Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan written by Muhammad Yusni and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-07 with Political Science categories.
Perkembangan modus operand! tindak pidana korupsi maupun dampak kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara telah mengubah “mindset” Kejaksaan RI dalam penanganan penyakit sosial ini, di mana penindakan tidak hanya difokuskan pada follow the suspect dengan mengejar, mencari dan memenjarakan pelakunya saja, melainkan dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan follow the money dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara dan pendekatan follow the aset untuk merampas aset-aset yang telah di korupsi. Di samping itu, selain melalui pendekatan represif, saat ini Kejaksaan juga tengah mengembangkan pendekatan preventif dalam penanggulangan tindak korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahwa pembentukan TP4 dimaksud dilatarbelakangi bukan sekadar didorong adanya keinginan melainkan lebih merupakan sebuah kebutuhan, sejalan dengan prioritas program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Untuk itu, kehadiran TP4 diharapkan dapat membuat program pembangunan yang direncanakan benar-benar terlaksana dan berjalan dengan baik dan benar. Melalui TP4, Kejaksaan berupaya mencegah terjadinya penyimpangan, baik penyimpangan administratif, prosedur, tata cara, dan bentuk-bentuk penyimpangan lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.