Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua
DOWNLOAD
Download Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua
DOWNLOAD
Author : Sri Hartini, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-08-18
Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua written by Sri Hartini, S.H., M.H. and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-18 with Law categories.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahmi serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Harapannya, buku ini akan menjadi referensi dalam penerapan manajemen kepegawaian di Indonesia. Buku ini merupakan buku teks mata kuliah Hukum Kepegawaian Sasaran dari buku ini adalah mahasiswa hukum maupun administrasi negara, pegawai Aparatur Sipil Negara serta pemerhati hukum kepegawaian di Indonesia
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sri Hartini
language : id
Publisher:
Release Date : 2008
Hukum Kepegawaian Di Indonesia written by Sri Hartini and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Administrative law categories.
Legal analysis on civil service and government employees in Indonesia.
Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia Edisi Kedua
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2016-03-01
Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia Edisi Kedua written by Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-03-01 with Study Aids categories.
Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil —yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah
DOWNLOAD
Author : dr. Ratih Wulandari, M.H
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-05-12
Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah written by dr. Ratih Wulandari, M.H and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-05-12 with categories.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu penge- tahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapaianya derajat kesehatan setinggi-tingginya, yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional/ SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pember- dayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Salah satu sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional/SKN, adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan sebagai pelaksana dari upaya kesehatan dimana secara kuantitas/jumlah dan kualitas/ profesionalisme dan kompetensi perlu mendapatkan perhatian dalam pemenuhan dan ketercukupan distribusi secara adil dan merata, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sastra Djatmika
language : id
Publisher:
Release Date : 1985
Hukum Kepegawaian Di Indonesia written by Sastra Djatmika and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1985 with Civil service categories.
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1990
Hukum Kepegawaian Di Indonesia written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1990 with Civil service categories.
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sastra Djatmika
language : id
Publisher:
Release Date : 1964
Hukum Kepegawaian Di Indonesia written by Sastra Djatmika and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1964 with Civil service categories.
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Ahmad Ghufron
language : id
Publisher:
Release Date : 1991
Hukum Kepegawaian Di Indonesia written by Ahmad Ghufron and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1991 with Administrative law categories.
Kedudukan Sk Pns Sebagai Jaminan Hutang
DOWNLOAD
Author : RIDWANTO IGIRISA, SH.,M.Kn
language : id
Publisher: CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING
Release Date :
Kedudukan Sk Pns Sebagai Jaminan Hutang written by RIDWANTO IGIRISA, SH.,M.Kn and has been published by CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Antiques & Collectibles categories.
Latar belakang penyusunan buku ini sebagai literatur yang dapat membantu mahasiswa dan masyarakat pemerhati hukum dalam memahami bagaimana Kedudukan SK Pengangkatan PNS sebagai Jaminan Hutang. Secara umum, Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.
Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi
DOWNLOAD
Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2013-05-22
Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-22 with Law categories.
Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti