Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi

DOWNLOAD

Download Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi

DOWNLOAD
Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2013-05-22

Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-22 with Law categories.

Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti

Hukum Perikanan Indonesia

DOWNLOAD
Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2018-07-13

Hukum Perikanan Indonesia written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-13 with Law categories.

Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan.

Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional

DOWNLOAD
Author : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH,
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-01-16

Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional written by DR. Marhaeni Ria Siombo, SH, and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-16 with Political Science categories.

Negara kita, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti: sumber daya ikan semakin berkurang, taraf kehidupan dan tingkat pendidikan nelayan masih rendah, pencurian ikan oleh kapal asing terus berlanjut, dan ekosistem laut rusak akibat praktik penangkapan yang destruktif. Produk undang-undang sampai peraturan menteri yang telah ditetapkan dan berbagai konvensi internasional di bidang perikanan yang telah disahkan oleh pemerintah perlu disosialisasikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan-aturan hukum nasional dan internasional serta dapat menerapkan manajemen perikanan yang efektif. Dalam perspektif itulah buku ini menunjukkan perannya. Di sini, penulis memaparkan antara lain: - Penangkapan ikan yang ramah lingkungan - Prinsip-prinsip dasar hukum perikanan - Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia - Pemanfaatan sumber daya hayati menurut Konvensi Hukum Laut 1982 - Laut, perubahan iklim, dan peta potensi perikanan Buku ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat perikanan, kelompok nelayan, pengusaha perikanan, aparat penegak hukum, termasuk perancang peraturan perundang-undangan, dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik Di Luar Kuhp Edisi Revisi

DOWNLOAD
Author : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-09-01

Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik Di Luar Kuhp Edisi Revisi written by Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-01 with Law categories.

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum. Buku ini terdiri atas empat bab: Bab 1 tentang pendahuluan, berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana Khusus dan politik hukum pidana. Bab 2 tentang pengertian dan karakteristik Hukum Pidana Khusus, berisi pengertian hukum pidana, sifat dan pembagian hukum pidana, pengertian Hukum Pidana Khusus, dan karakteristik Hukum Pidana Khusus. Bab 3 tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab 4 tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus, yang terdiri atas uraian terhadap 31 (tiga puluh satu) perumusan tindak pidana (delik) dalam UU yang tersebar di luar KUHP. Perumusan tindak pidana tersebut, yakni: (1) Tindak pidana dalam UU Korupsi; (2) Tindak pidana dalam UU Pencucian Uang; (3) Tindak pidana dalam UU Terorisme; (4) Tindak pidana dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia; (5) Tindak pidana dalam UU Narkotika; (6) Tindak pidana dalam UU Psikotropika; (7) Tindak pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (8) Tindak pidana dalam UU Lingkungan Hidup; (9) Tindak pidana dalam UU Perikanan; (10) Tindak pidana dalam UU Kehutanan; (11) Tindak pidana dalam UU Penataan Ruang; (12) Tindak pidana dalam UU Keimigrasian; (13) Tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (14) Tindak pidana dalam UU Kesehatan; (15) Tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran; (16) Tindak pidana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional; (17) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (18) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (19) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak; (20) Tindak pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (21) Tindak pidana dalam UU Pornografi; (22) Tindak pidana dalam UU Kepabeanan; (23) Tindak pidana dalam UU Cukai; (24) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen; (25) Tindak pidana dalam UU Pangan; (26) Tindak pidana dalam UU Paten; (27) Tindak pidana dalam UU Merek; (28) Tindak pidana dalam UU Hak Cipta; (29) Tindak pidana dalam UU Pemilu; (30) Tindak pidana dalam UU Kewarganegaraan; dan (31) Tindak pidana dalam UU Penerbangan. Sebagai buku yang mengkaji tindak pidana di luar kodifikasi (KUHP), buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pegawai rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal dan mendalami tindak pidana di luar KUHP. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana

Hukum Perikanan Di Indonesia

DOWNLOAD
Author : Supriadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2011

Hukum Perikanan Di Indonesia written by Supriadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Fisheries categories.

Legal aspects of fishery in Indonesia.

Hukum Lingkungan

DOWNLOAD
Author : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH,
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-08-23

Hukum Lingkungan written by DR. Marhaeni Ria Siombo, SH, and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-08-23 with Political Science categories.

"""Saat ini di negara kita sedang berlangsung perusakan dan pencemaran lingkungan yang masif melalui pembalakan liar, penambangan, pembukaan lahan perkebunan, pembabatan hutan bakau, pembuangan limbah pabrik, dan kegiatan destruktif lainnya. Lantas siapa yang berhak mengajukan gugatan ketika masalah seperti ini timbul: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau organisasi lingkungan hidup? Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tergolong komprehensif dan responsif dalam memacu pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun apakah konsep wawasan lingkungan tersebut telah menjadi pertimbangan pokok dalam pelaksanaan pembangunan? Apakah para pejabat pemerintah sudah menjabarkan undang-undang tersebut dalam kebijakan teknis di masing-masing sektor? Sudah adakah kesadaran masyarakat untuk tidak merusak lingkungan? Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan mengevaluasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, buku ini juga mengemukakan pandangan kritis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan pemerintah perihal implementasi perundang-undangan tersebut. Sudah saatnya bangsa Indonesia tidak melulu mengekspolitasi kekayaan alamnya habis-habisan, tetapi juga bersungguh-sungguh memulihkan dan menjaga kelangsungan lingkungan alamnya demi kepentingan negara dan generasi yang akan datang."""

Politik Hukum Perikanan Indonesia

DOWNLOAD
Author : Sudirman Saad
language : id
Publisher:
Release Date : 2003

Politik Hukum Perikanan Indonesia written by Sudirman Saad and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Fishery law and legislation categories.

History and development of fishery law and legislation in Indonesia.

Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan

DOWNLOAD
Author : Dr. Sudirman Saad, M.Hum.
language : id
Publisher: LKIS PELANGI AKSARA
Release Date : 2009-01-01

Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan written by Dr. Sudirman Saad, M.Hum. and has been published by LKIS PELANGI AKSARA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-01-01 with Technology & Engineering categories.

Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (HPPI) merupakan bahan kajian yang menarik untuk menemukan unsur-unsur penting, tidak hanya bagi pengelolaan sumber daya, tetapi juga bagaimana dampaknya bagi keadilan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi masyarakat. Karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru untuk membuka wawasan lebih luas mengenai pengaturan hak dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan para pembudidaya ikan di Tanah Air.

Masa Depan Perikanan Indonesia Dampak Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Jejak Pustaka

DOWNLOAD
Author : Sapriani
language : id
Publisher: Jejak Pustaka
Release Date :

Masa Depan Perikanan Indonesia Dampak Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Jejak Pustaka written by Sapriani and has been published by Jejak Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Technology & Engineering categories.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa hanya untuk manusia. Manusia terdahulu, manusia saat ini, dan manusia yang akan datang yang telah dianugerahi semua itu selain menikmati juga harus memanfaatkan dengan baik dan menjaganya. Salah satu langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah dengan membagi wilayah laut berdasarkan karakteristik fisik dan geobiokologinya ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Melalui buku ini, akan dijelaskan mengenai prinsip pengelolaan perikanan, peraturan perikanan, WPPNRI, informasi sediakan SI sebagai dasar pemberian izin usaha, perkembangan sistem perizinan perikanan di Indonesia., pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaturan pengelolaan perikanan regional dan konvensi-konvensi internasional mengenai kelautan dan perikanan karena diberi garis demarkasi secara tegas, demikian pula sumber daya yang ada di dalamnya.

Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Islam Notaris Dan Asas Nasionalitas

DOWNLOAD
Author : Irfan Ardiansyah
language : id
Publisher: Zahir Publishing
Release Date :

Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Islam Notaris Dan Asas Nasionalitas written by Irfan Ardiansyah and has been published by Zahir Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Telah banyak terjadi di mana WNA memiliki dan menguasai aset tanah (sebagai investasi) dengan menggunakan nama penduduk (WNI) dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahi WNI dan untuk selanjutnya pembelian tanah diatasnamakan oleh WNI (Nominee) dengan perjanjian khusus yang dibuat antara WNA dan WNI dan tidak jarang pula jual beli tersebut diaktanotariskan. Tulisan ini berusaha untuk mengangkat fenomena nominee yang terjadi di masyarakat Indonesia, dengan mengkajinya dari perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas. Kiranya buku ini dapat menambah paradigma para praktisi hukum, para penggiat kajian ilmu hukum, mahasiswa, notaris juga masyarakat secara umum.