Hukum Perikanan Indonesia
DOWNLOAD
Download Hukum Perikanan Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Perikanan Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Hukum Perikanan Indonesia
DOWNLOAD
Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2018-07-13
Hukum Perikanan Indonesia written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-13 with Law categories.
Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan.
Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional
DOWNLOAD
Author : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH,
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-01-16
Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional written by DR. Marhaeni Ria Siombo, SH, and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-16 with Political Science categories.
Negara kita, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti: sumber daya ikan semakin berkurang, taraf kehidupan dan tingkat pendidikan nelayan masih rendah, pencurian ikan oleh kapal asing terus berlanjut, dan ekosistem laut rusak akibat praktik penangkapan yang destruktif. Produk undang-undang sampai peraturan menteri yang telah ditetapkan dan berbagai konvensi internasional di bidang perikanan yang telah disahkan oleh pemerintah perlu disosialisasikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan-aturan hukum nasional dan internasional serta dapat menerapkan manajemen perikanan yang efektif. Dalam perspektif itulah buku ini menunjukkan perannya. Di sini, penulis memaparkan antara lain: - Penangkapan ikan yang ramah lingkungan - Prinsip-prinsip dasar hukum perikanan - Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia - Pemanfaatan sumber daya hayati menurut Konvensi Hukum Laut 1982 - Laut, perubahan iklim, dan peta potensi perikanan Buku ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat perikanan, kelompok nelayan, pengusaha perikanan, aparat penegak hukum, termasuk perancang peraturan perundang-undangan, dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi
DOWNLOAD
Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2013-05-22
Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-22 with Law categories.
Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti
Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-08-01
Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia written by Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-08-01 with Law categories.
Tuntutan pengelolaan laut dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari serta peran manusia yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan sangat diperlukan Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, tetapi perilakunya memengaruhi kelangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Agar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan tetap terjaga dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan, diperlukan kerja sama antar-negara yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Lemahnya penegakan hukum dalam konservasi sumber daya ikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya disebabkan tidak tegasnya penerapan sanksi hukum perikanan, sehingga memengaruhi perlindungan konservasi sumber daya ikan. Mengakibatkan keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan, serta keanekaragaman genetik ikan akan punah. Selain itu kecenderungan pemerintah lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam pengelolan perikanan yang bertanggung jawab berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber daya Ikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Ikan yang Mendukung Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum laut dan hukum perikanan. Buku persembahhan penerbit PrenadaMediaGroup
Hukum Perikanan
DOWNLOAD
Author : Nurdin
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2017-10-01
Hukum Perikanan written by Nurdin and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-01 with Technology & Engineering categories.
Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab 1 membahas pengertian, pembagian, sejarah, dan tata urutan peraturan hukum perikanan. Bab 2 membahas mengapa masalah perikanan harus diatur. Bab 3 membahas sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Bab 4 membahas Hukum Internasional. Bab 5 membahas kerangka hukum nasional tentang perikanan. Bab 6 membahas peraturan daerah tentang perikanan. Bab 7 membahas tentang hukum adat mengenai perikanan.
Hukum Perikanan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Supriadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2011
Hukum Perikanan Di Indonesia written by Supriadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Fisheries categories.
Legal aspects of fishery in Indonesia.
Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2020-02-01
Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia written by Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-01 with Law categories.
Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber daya Ikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Ikan yang Mendukung Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum laut dan hukum perikanan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Politik Hukum Perikanan Indonesia
DOWNLOAD
Author : Sudirman Saad
language : id
Publisher:
Release Date : 2003
Politik Hukum Perikanan Indonesia written by Sudirman Saad and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Fishery law and legislation categories.
History and development of fishery law and legislation in Indonesia.
Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional
DOWNLOAD
Author : Marhaeni Ria Siombo
language : id
Publisher: PT Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2010
Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional written by Marhaeni Ria Siombo and has been published by PT Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Fisheries categories.
Legal aspects of fishery in Indonesia according to Indonesian and international laws and regulations.
Illegal Fishing
DOWNLOAD
Author : Nunung Mahmudah
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-06-06
Illegal Fishing written by Nunung Mahmudah and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-06 with Law categories.
Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemeritahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun per tahun. Bahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing. Kebijakan ini masih menimbulkan ‘kontroversi’, apakah akan efektif memberantas illegal fishing di Indonesia? Hal yang perlu dicatat, apakah kebijakan tersebut sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya? Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan ‘perseorangan’ atau ‘korporasi’. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia . Penyajiannya disusun secara sistematis hingga pada “substansi klimaks” yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Disebutkan substansi klimaks dalam buku ini, yakni korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing, kendala dalam penegakan hukum, dan berbagai upaya penanggulangan tindak pidananya. Buku ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan terutama pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan kepentingan untuk memberantas tindak pidana illegal fishing, mengingat besarnya kerugian negara serta sulitnya penanganan kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi.