[PDF] Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia - eBooks Review

Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia


Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia
DOWNLOAD

Download Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia


Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-08-01

Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia written by Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-08-01 with Law categories.


Tuntutan pengelolaan laut dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari serta peran manusia yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan sangat diperlukan Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, tetapi perilakunya memengaruhi kelangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Agar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan tetap terjaga dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan, diperlukan kerja sama antar-negara yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Lemahnya penegakan hukum dalam konservasi sumber daya ikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya disebabkan tidak tegasnya penerapan sanksi hukum perikanan, sehingga memengaruhi perlindungan konservasi sumber daya ikan. Mengakibatkan keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan, serta keanekaragaman genetik ikan akan punah. Selain itu kecenderungan pemerintah lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam pengelolan perikanan yang bertanggung jawab berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber daya Ikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Ikan yang Mendukung Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum laut dan hukum perikanan. Buku persembahhan penerbit PrenadaMediaGroup



Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia


Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2020-02-01

Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia written by Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-01 with Law categories.


Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber daya Ikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Ikan yang Mendukung Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum laut dan hukum perikanan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup



Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional


Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional
DOWNLOAD

Author : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH,
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-01-16

Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional written by DR. Marhaeni Ria Siombo, SH, and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-16 with Political Science categories.


Negara kita, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti: sumber daya ikan semakin berkurang, taraf kehidupan dan tingkat pendidikan nelayan masih rendah, pencurian ikan oleh kapal asing terus berlanjut, dan ekosistem laut rusak akibat praktik penangkapan yang destruktif. Produk undang-undang sampai peraturan menteri yang telah ditetapkan dan berbagai konvensi internasional di bidang perikanan yang telah disahkan oleh pemerintah perlu disosialisasikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan-aturan hukum nasional dan internasional serta dapat menerapkan manajemen perikanan yang efektif. Dalam perspektif itulah buku ini menunjukkan perannya. Di sini, penulis memaparkan antara lain: - Penangkapan ikan yang ramah lingkungan - Prinsip-prinsip dasar hukum perikanan - Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia - Pemanfaatan sumber daya hayati menurut Konvensi Hukum Laut 1982 - Laut, perubahan iklim, dan peta potensi perikanan Buku ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat perikanan, kelompok nelayan, pengusaha perikanan, aparat penegak hukum, termasuk perancang peraturan perundang-undangan, dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.



Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Zeei Kerangka Hukum Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia


Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Zeei Kerangka Hukum Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
DOWNLOAD

Author : Dr. Indra Yulianingsih, SH., LL.M
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2022-02-02

Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Zeei Kerangka Hukum Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia written by Dr. Indra Yulianingsih, SH., LL.M and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-02 with Law categories.


Buku ini sangat berguna dan membantu mahasiswa dalam memahami hukum laut berkaitan dengan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) pada umumnya dan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Buku ini mendeskripsikan semua jenis peraturan tentang pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, ketentuan internasional, kelembagaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Jepang dan kerangka hukum (legal framework) peman-faatan sumber daya ikan di ZEEI untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.



Hukum Perikanan Indonesia


Hukum Perikanan Indonesia
DOWNLOAD

Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2018-07-13

Hukum Perikanan Indonesia written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-13 with Law categories.


Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan.



Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia


Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
DOWNLOAD

Author : Ida Kurnia
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-03-28

Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia written by Ida Kurnia and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-28 with Law categories.


ZEE merupakan perkembangan hukum internasional dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap memerha-tikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya. Indonesia tergolong sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki laut yang luas sehingga Indonesia dikenal dunia sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, khususnya di ZEE-nya yang luasnya mencapai 2,7 km2. Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan kepentingan negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia harus segera berbenah dan menyelaraskan aturan-aturan terkait. Buku ini mencoba menganalisis hak, kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki oleh Indone-sia terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyatnya, dan pemanfaatan surplus oleh negara lain. Selanjutnya, kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini diyakini dapat terjadi kembali dalam bentuk yang berbeda sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah preventif.



Hukum Laut Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia


Hukum Laut Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
DOWNLOAD

Author : Lisa Mery
language : id
Publisher: TOHAR MEDIA
Release Date : 2024-06-26

Hukum Laut Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia written by Lisa Mery and has been published by TOHAR MEDIA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-26 with Law categories.




Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional


Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional
DOWNLOAD

Author : Marhaeni Ria Siombo
language : id
Publisher: PT Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2010

Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional written by Marhaeni Ria Siombo and has been published by PT Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Fisheries categories.


Legal aspects of fishery in Indonesia according to Indonesian and international laws and regulations.



Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi


Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi
DOWNLOAD

Author : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2013-05-22

Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua Revisi written by Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-22 with Law categories.


Perikanan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya menempatkan “motivasi ekonomi” yang bisa berdampak pengelolaan berlebih tanpa menghiraukan kelestarian sumber. Kalau sampai kondisi tangkap lebih (over fishing) sulit dan perlu waktu memperbaiki. Mengingat kompleksnya usaha perikanan; jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positip terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya; maka dari itu diubah dengan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka ditetapkan UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali; upaya menjamin kelangsungan usaha; dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan institusi yang menangani kelautan dan perikanan, kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan; terakhir kali menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis sebagai “prime mover” pembangunan nasional. Setelah era kemerdekaan, hukum laut dan perikanan mengacu Ordonansi Belanda; dinilai kurang strategis sebagai landasan pembangunan perikanan; tetapi tetap dipedomani sebelum dikeluarkan UU Perikanan. Dinamika perubahan hukum/peraturan kelautan dan perikanan, yang dibarengi dengan perkembangan institusi mengakibatkan perubahan petunjuk pelaksanaannya. Alur perubahan sejak Ordonansi Belanda diurai dalam buku ini. UU No.4 Prp/1960, UU No.1/1973, UNCLOS 1982; UU No.5/1983 memberi pedoman lebih strategis terhadap kebijakan pembangunan perikanan; UU No.6/1996 menyempurnakan Hak Lintas Damai, sesuai hukum internasional. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP), mempunyai makna berkaitan manajemen perikanan; nelayan tradisonal diberi peluang dan tetap mempunyai hak tradisional ditengah perubahan hukum laut internasional. Dalam hal kasus pelanggaran nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia; berdampak “dikurangi” atau “dicabut” haknya beroperasi. Nelayan tradisional yang memperoleh “hak tradisional” patut memanfaatkannya secara optimal demi peningkatan kesejahteraan. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti



Hukum Lingkungan


Hukum Lingkungan
DOWNLOAD

Author : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH,
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2013-08-23

Hukum Lingkungan written by DR. Marhaeni Ria Siombo, SH, and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-08-23 with Political Science categories.


"""Saat ini di negara kita sedang berlangsung perusakan dan pencemaran lingkungan yang masif melalui pembalakan liar, penambangan, pembukaan lahan perkebunan, pembabatan hutan bakau, pembuangan limbah pabrik, dan kegiatan destruktif lainnya. Lantas siapa yang berhak mengajukan gugatan ketika masalah seperti ini timbul: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau organisasi lingkungan hidup? Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tergolong komprehensif dan responsif dalam memacu pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun apakah konsep wawasan lingkungan tersebut telah menjadi pertimbangan pokok dalam pelaksanaan pembangunan? Apakah para pejabat pemerintah sudah menjabarkan undang-undang tersebut dalam kebijakan teknis di masing-masing sektor? Sudah adakah kesadaran masyarakat untuk tidak merusak lingkungan? Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan mengevaluasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, buku ini juga mengemukakan pandangan kritis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan pemerintah perihal implementasi perundang-undangan tersebut. Sudah saatnya bangsa Indonesia tidak melulu mengekspolitasi kekayaan alamnya habis-habisan, tetapi juga bersungguh-sungguh memulihkan dan menjaga kelangsungan lingkungan alamnya demi kepentingan negara dan generasi yang akan datang."""