Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum

DOWNLOAD

Download Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum

DOWNLOAD
Author : ALFIN SULAIMAN,S.H.,M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2023-07-18

Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum written by ALFIN SULAIMAN,S.H.,M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-07-18 with Antiques & Collectibles categories.

MEMBACA BUKU INI DAPAT SECARA DETAIL MEMAHAMI STATUS KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN DAN BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUM YANG DITERIMA DALAM PENGELOLAAN BUMN. BEBERAPA CONTOH KASUS TENTANG KEUANGAN NEGARA DI BUMN DI MUKA PENGADILAN DIMUAT DALAM PEM BAHASANNYA. SEMOGA BUKU INI BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA DAN DAPAT MENJADI INSPIRASI BAGI PELAKSANA UNDANG-UNDANG KHUSUSNYA UNTUK PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM TERKAIT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI BUMN.

Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Alam Perspektif Ilmu Hukum

DOWNLOAD
Author : Alfin Sulaiman
language : id
Publisher:
Release Date : 2011

Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Alam Perspektif Ilmu Hukum written by Alfin Sulaiman and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Government business enterprises categories.

Legal analysis on public finance in state owned enterprises in Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara

DOWNLOAD
Author : Muhammad Teguh Pangestu
language : id
Publisher: CV. Social Politic Genius (SIGn)
Release Date : 2020-02-10

Badan Usaha Milik Negara Dan Status Hukum Kekayaan Negara written by Muhammad Teguh Pangestu and has been published by CV. Social Politic Genius (SIGn) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-02-10 with Law categories.

Buku “Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara: Berdasarkan UU BUMN” ini disusun secara teoretis hukum perusahaan, yang di dalamnya membahas subjek hukum, keuangan negara, kerugian keuangan negara, dan sejarah; pengertian; dan ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara; serta maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, buku ini membahas bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta likuidasi. Kemudian, buku ini membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility), pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan doktrin-doktrin modern dalam hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sudah seharusnya para mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia memiliki buku ini sebagai textbook (buku pelajaran). Selain sebagai referensi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia, buku ini sangat membantu dan sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai referensi bagi rapat umum pemegang saham, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas, para Akademisi, praktisi hukum seperti Advokat, Notaris, Legal Consultant, Legal Drafter, para Hakim, dan masyarakat pada umumnya.

Kebijakan Fiskal Dan Keuangan Islam

DOWNLOAD
Author : Dr. Abdul Aziz, M.Ag
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :

Kebijakan Fiskal Dan Keuangan Islam written by Dr. Abdul Aziz, M.Ag and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.

Judul : Kebijakan Fiskal dan Keuangan Islam Penulis : Dr. Abdul Aziz, M.Ag & Naufal Luthfi Alif Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-738-4 SINOPSIS Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrument kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, terkecuali pada teori distribusi. Itupun sebatas teori distribusi. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopis. Hal yang perlu dilakukan untuk masing sistem fiskal adalah mengambil kelebihan di masing-masing sistem, lalu mengombinasikannya. Artianya, kebijakan fiskal modern menerima gagasan-gagasan etika dan fiskal Islam mengadopsi gagasan-gagasan teoritis dan aplikatif fiskal modern. Selamat membaca!

Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana

DOWNLOAD
Author : Shanti Dwi Kartika
language : id
Publisher: Publica Indonesia Utama
Release Date : 2021-11-02

Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana written by Shanti Dwi Kartika and has been published by Publica Indonesia Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-02 with Law categories.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT telah tersusun karya tulis ilmiah dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi peneliti hukum sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun 2020 berjudul Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis buku ini merupakan bagian Tim Penelitian tersebut yang dilakukan bersama dengan Puteri Hikmawati, S.H., M.H. dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Pada penelitian tersebut, penulis mempunyai fokus pada peran negara dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam perampasan aset. Fokus ini telah dikembangkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah mengenai penanganan aset tindak pidana dalam sistem penegakan hukum pidana. Karenanya, buku ini menjelaskan penanganan aset ditinjau dari perspektif tanggung jawab negara, dengan melihat keterhubungan antara keuangan negara, aset tindak pidana, dan penegak hukum. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini mengingat negara mempunyai tanggung jawab konstitusional sebagai konsekuensi dari berdirinya suatu negara harus memenuhi empat unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari negara dari dampak tindak pidana ini. Beberapa hal tersebut menunjukkan pengembalian aset mempunyai peran penting dalam pemulihan keuangan negara dari dampak tindak pidana ini. Namun, penegakan hukum ini mempunyai kelemahan secara hukum (de jure), karena Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang perampasan aset/pemulihan aset, meskipun aset hasil tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada saat buku ini disusun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan telah diusulkan untuk masuk sebagai RUU Prioritas Tahun 2022. Semoga hadirnya buku ini bisa memberikan warna bagi pembangunan hukum di Indonesia, yang berkaitan dengan aset tindak pidana. Semoga buku ini juga bisa menjadi panacea bagi pembaca untuk memahami politik hukum dan pilihan kebijakan hukum sehubungan dengan aset tindak pidana.

Bumn Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat

DOWNLOAD
Author : Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: CV Cendekia Press
Release Date : 2021-01-18

Bumn Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat written by Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H. and has been published by CV Cendekia Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-18 with Business & Economics categories.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke IV menjelaskan bahwa tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup masyarakatnya maka Pemerintah Dalam kaitannya dengan peran BUMN dalam melakukan kegiatan produksi, khususnya pada cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka keberadaan BUMN tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari peran negara sebagai regulator, dan sekaligus sebagai enterpreneur sebagaimana dikemukakan oleh W. Friedmann dalam teori “mixed economic system” bahwa negara mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai “regulator, entrepreneur, provider, dan umpire”. Pemikiran yang dikemukakan oleh W. Friedman tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok (sandang, pangan, dan papan). Kedua, Negara harus memberi perlindungan sosial. Ketiga, Negara harus menjamin agar setiap warga Negara memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (pangan), sanitasi dan air bersih.

Dilema Bumn

DOWNLOAD
Author : Dr. Drs. Prasetio, Ak., S.H., M.Hum
language : id
Publisher: PT. Rayyana Komunikasindo
Release Date :

Dilema Bumn written by Dr. Drs. Prasetio, Ak., S.H., M.Hum and has been published by PT. Rayyana Komunikasindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.

Tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan saja bersumber dari luar dirinya, melainkan juga dari dalam, yaitu dari lingkungan negara yang menjadi pemegang sahamnya. Tantangan itu antara lain dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang tumpang-tindih. Sebagai contoh, direksi BUMN dalam melakukan transaksi dan/atau investasi guna mencapai pendapatan (revenue) dan pertumbuhan (growth) perseroan, dapat dan acap kali dihadapkan pada situasi yang dilematis yang menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Ini terjadi karena tumpang-tindihnya pengaturan tentang keuangan negara dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pada saat mengidentifikasi ataupun menafsirkan kerugian bisnis. Padahal Indonesia telah mengenal UU Perseroan Terbatas, yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Konsep ini dikenal sebagai doktrin Business Judgment Rule (BJR). Pada Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas dinyatakan, “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan: (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pada kenyataannya, jika dihadapkan pada fakta yang terjadi dalam tatanan praktis terkait tindak pidana korupsi, perlindungan kepentingan hukum direksi berdasarkan doktrin BJR cenderung diabaikan dan tidak diterapkan. Pada praktik hukum acapkali terlihat bahwa hampir-hampir tidak dapat dibedakan dua asas penting dalam sistem hukum Indonesia menyangkut kedudukan negara, terutama terhadap status kekayaan negara dalam suatu perseroan. Sering kali tidak dapat dibedakan dengan jelas, apakah hal tersebut masuk dalam lingkungan hukum publik ataukah dalam lingkungan hukum privat, lebih khusus lagi menyangkut perseroan yang telah menjadi perusahaan publik (status terbuka, yang sahamnya dimiliki oleh banyak pihak dan diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek). Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi persero untuk mengambil keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR telah diabaikan. Pada kenyataannya, dari berbagai kasus yang muncul, kita menyaksikan direksi BUMN dapat saja setiap saat dituduh merugikan negara kendati keputusan yang diambilnya itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis rasional dan berpijak pada tata kelola yang baik (good corporate governance). Hal ini berdampak negatif dalam upaya membangun BUMN yang tangguh, berdaya saing, dan bernilai tambah. Ketika BUMN dihadapkan pada tantangan berskala global, seharusnya ada kepastian bahwa para direksi mendapat kesempatan mengambil keputusan dengan standar-standar global sehingga dapat bersaing dalam arena permainan yang setara dengan para direksi badan usaha bukan BUMN. Dalam buku ini, yang didasarkan pada disertasinya yang berjudul Penerapan BJRdalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dr. Prasetio menjelaskan dengan meyakinkan bahwa keputusan bisnis direksi persero untuk melakukan restrukturisasi transaksi komersial persero, khususnya yang terkait dengan transaksi dan/atau investasi, harus dilakukan berdasarkan fiduciary duty yang memenuhi unsur-unsur doktrin BJR dengan menerapkan sistem pengendalian internal (internal control-system) yang efektif, manajemen risiko yang mengutamakan kualitas proses kehati-hatian (prudent risk management) dan kebijakan akuntansi manajemen maupun keuangan yang konservatif, serta sistem pengawasan (audit) internal maupun eksternal persero yang independen. Apabila syarat tersebut dipenuhi, kerugian persero atau corporate loss yang diakibatkan dari penerapan doktrin BJR tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan yang lazim disebut risiko bisnis. Dalam buku ini Dr. Prasetio juga menggambarkan bahwa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi persero untuk mengambil keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR cenderung diabaikan. Oleh karena itu, Dr. Prasetio mengusulkan perluanya harmonisasi peraturan-perundang-undangan. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis selama menempuh pendidikan doktoral (S3) hingga lulus dengan predikat cum laude pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul disertasi: Penerapan Business Judgment Rule dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Buku yang diluncurkan pada Rabu, 4 Juni 2014 ini tak dapat dipisahkan dari perenungan dan internalisasi pengalaman penulis selama 30 tahun lebih berkarier di dunia korporasi, dan sebagian besar diantaranya terlibat dalam pengambilan keputusan, di perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diakui oleh Penulis ketertarikannya pada penerapan Business Judgment Rule didorong dan diperkuat oleh pengamatan dan pengalamannya melihat bahwa doktrin BJR tersebut seharusnya lebih mendapat tempat di Tanah Air kita demi lebih memajukan dunia bisnis, khususnya BUMN. Hal itu yang mendorong penulis kembali ke kampus tiga tahun lalu dan mengikuti program studi doktor di FH UGM dengan harapan dapat meneropong dan mendalami doktrin ini melalui pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu pula yang tetap menjadi prinsip yang mendasari penulisan buku ini, walaupun disajikan dalam bentuk yang lebih populer dan mudah dibaca. Harapannya pemikiran dan gagasan yang ada dalam buku ini dapat menjadi masukan bagi pelaku sektor usaha dimana BUMN termasuk di adlamnya sebagai pelaku usaha strategis, khususnya bagi regulator dan Pemerintah.

Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

DOWNLOAD
Author : Jawade Hafidz Arsyad
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-02-17

Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah written by Jawade Hafidz Arsyad and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-17 with Law categories.

Sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku koruptif dari oknum pejabat atau birokrat. Sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Buku ini ditujukan kepada para pelaku pengadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (instansi pemerintah pusat maupun daerah), pelaku bisnis, para praktisi hukum (jaksa, hakim, polisi, advokat), dosen dan mahasiswa serta masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh seluk beluk birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Restorative Justice

DOWNLOAD
Author : Justisi Devli Wagiu
language : id
Publisher: Nas Media Pustaka
Release Date : 2023-08-10

Restorative Justice written by Justisi Devli Wagiu and has been published by Nas Media Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-08-10 with Law categories.

Recovery atau pemulihan atas kerugian keuangan negara merupakan titik fokus dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, untuk mencapai fokus tersebut mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) merupakan langkah yang dapat lakukan. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif akan setidaknya akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi daripada mekanisme pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan). Buku “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara” memberikan referensi baru dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam rangka menciptakan efektivitas penegakan hukum.

Icils 2020

DOWNLOAD
Author : Ridwan Arifin
language : en
Publisher: European Alliance for Innovation
Release Date : 2021-01-11

Icils 2020 written by Ridwan Arifin and has been published by European Alliance for Innovation this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-11 with Social Science categories.

This book reflects and intimate discusses various topics and issues concerning to legal studies and its development in Indonesia and Global perspective. This book is dedicated to all legal practitioners and scholars around the world that have been presented their best works and ideas in the 3rd ICILS International Conference, 2020, held by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia in July 2020 by Online Conference System. The 66 full papers presented were carefully reviewed and selected from 105 submission. The paper reflects the conference sessions as follow: Law and Technology, Private and Commercial Law, Law and Politics, Public Law, Comparative Law, and other related issues on legal development, including Law Tech and Human Behavior. The 3rd ICILS International Conference 2020 also co-hosted by Jayabaya University, Jakarta and University of Muhammadiyah Malang.