Otonomi Khusus Bidang Kelautan

DOWNLOAD

Download Otonomi Khusus Bidang Kelautan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Otonomi Khusus Bidang Kelautan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Otonomi Khusus Bidang Kelautan

DOWNLOAD
Author : Darul Kutni Tuhepaly
language : id
Publisher: Galangpress Group
Release Date : 2006

Otonomi Khusus Bidang Kelautan written by Darul Kutni Tuhepaly and has been published by Galangpress Group this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Administrative agencies categories.

Socioeconomic conditions and local governmental performance in Maluku Province; collected articles.

Pembangunan Bidang Kelautan Yang Berorientasi Pada Pembangunan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah

DOWNLOAD
Author : Edi Suyadi
language : id
Publisher:
Release Date : 2000

Pembangunan Bidang Kelautan Yang Berorientasi Pada Pembangunan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah written by Edi Suyadi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with categories.

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

DOWNLOAD
Author : Syamsuddin Haris
language : id
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Release Date : 2004-05-01

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah written by Syamsuddin Haris and has been published by Yayasan Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004-05-01 with Biography & Autobiography categories.

Evaluation of the Indonesian government system regarding decentralization, democratization, and accountability; seminar papers.

Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah

DOWNLOAD
Author : Bungaran Antonius Simanjuntak
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date :

Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah written by Bungaran Antonius Simanjuntak and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.

Ternyata terdapat hubungan korelatif yang kuat antara meningkatnya kejahatan kriminal yang terjadi di masyarakat dengan peningkatan penggunaan narkoba dewasa ini. Menurut pendapat para tokoh pemerintahan maupun pakar ilmiah, bila pemakaian narkoba meningkat, maka tindak kejahatan pun akan semakin meningkat alias semakin banyak. Logikanya, orang yang membutuhkan narkoba memerlukan uang untuk membeli bahan penyenang itu. Mereka harus membeli untuk memperolehnya. Bila tidak punya uang maka harus dicari. Bila sudah punya pekerjaan tetap tidak menjadi persoalan. Mereka punya gaji untuk membeli. Tetapi bila masih pengangguran,apalagi anak-anak, harus meminta dari orangtua atau saudara. Bila tidak diberi maka pelariannya adalah memperoleh uang dengan jalan pintas, yaitu dengan cara mencuri uang simpanan orangtua dari bawah pakaian di lemari orangtua, menodong, merampok, atau memaksa orang dengan cara memeras. Mengambil sepeda motor orang lain dari rumahnya, dari parkiran, membegalnya di tengah jalan, terutama pada larut malam. Kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan harga murah, lalu uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Jadi jelas bahwa dengan semakin gandrung memakai narkoba, maka semakin ingin terus memilikinya. Bila tidak memiliki uang untuk membelinya, maka keinginan memakai narkoba akan menggiring pemakai melakukan kejahatan untuk memperoleh uang. Oleh karena itu sumber kejahatan itu harus diperangi, agar semakin sedikit orang memakainya. Kalau memungkinkan, melakukan penghapusan secara total penggunaan narkoba tersebut. Kalau memungkinkan lagi,musnahkan perkebunan pohon ganja di sentra-sentra penanaman ganja tersebut. Seperti di Aceh. Selain itu menutup semua pelabuhan kecil/pelabuhan tikus di pantai timur Sumatera dan daerah-daerah lain, sehingga masuknya narkoba dari Malaysia dan negara lain tertutup. Dengan demikian negara Indonesia tidak bisa lagi menjadi negara pemasok dan pemasaran narkoba terbesar di Asia Tenggara. Negara akan menjadi aman dan sejahtera dari tindak kriminal.

Parlementaria

DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 1998

Parlementaria written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998 with Indonesia categories.

Manajemen Sumberdaya Laut Dalam Perspektif Otonomi Daerah

DOWNLOAD
Author : Masyhuri Imron
language : id
Publisher:
Release Date : 2008

Manajemen Sumberdaya Laut Dalam Perspektif Otonomi Daerah written by Masyhuri Imron and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Marine resources categories.

Managing marine resources in relation with local marine policy in South Lampung and Buleleng, Bali Province in Indonesia.

Hukum Perikanan

DOWNLOAD
Author : Nurdin
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2017-10-01

Hukum Perikanan written by Nurdin and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-10-01 with Technology & Engineering categories.

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab 1 membahas pengertian, pembagian, sejarah, dan tata urutan peraturan hukum perikanan. Bab 2 membahas mengapa masalah perikanan harus diatur. Bab 3 membahas sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Bab 4 membahas Hukum Internasional. Bab 5 membahas kerangka hukum nasional tentang perikanan. Bab 6 membahas peraturan daerah tentang perikanan. Bab 7 membahas tentang hukum adat mengenai perikanan.

Otonomi Tanpa Politik Ekologi Catatan Atas Dinamika Otoda

DOWNLOAD
Author : Suparto Wijoyo
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2019-11-26

Otonomi Tanpa Politik Ekologi Catatan Atas Dinamika Otoda written by Suparto Wijoyo and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-26 with Business & Economics categories.

Otonomi daerah yang berjalan tentu saja tidak boleh hanya sekadar menandakan ada yang berubah yang membedakan dengan tata pemerintahan masa Orde Baru yang beralih ke orde yang dibilang Orde Reformasi. Orde sekarang ini tetaplah harus berpijak pada pandangan paradigmatik yang fundamental terhadap ide otonomi sebagai upaya untuk berijtihad secara komprehensif untuk menata kehidupan kenegaraan yang lebih berkah. Otonomi harus dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya strategis dan teknis untuk merajut penyelenggaraan pemerintahan yang selalu independen dalam batasan NKRI. Otonomi secara konseptual harus dikonstruksi untuk merancang bangun negara dengan segala sumber daya rakyatnya secara beradab. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat secara berimbang dengan tatanan stakeholders dan stateholders adalah pilihan tunggal yang harus dikedepankan. Otonomi hanya memiliki arti penting bagi rumah tangga NKRI dengan warga negaranya apabila membuat kehidupan kita lebih baik atau lebih mulia. Dalam bahasa Pancasila tentu saja otonomi daerah harus membuat kita semua hidup yang lebih: berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

DOWNLOAD
Author : Dody Dharma Hutabarat
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Manajemen Keuangan Anggaran Transfer Ke Daerah Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Dody Dharma Hutabarat and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21

Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.