[PDF] Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua - eBooks Review

Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua


Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua
DOWNLOAD

Download Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua


Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua
DOWNLOAD

Author : Latifah Letty Aziz (Nyimas)
language : id
Publisher:
Release Date : 2016

Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh Dan Papua written by Latifah Letty Aziz (Nyimas) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with Aceh (Indonesia) categories.


On role of local and customary councils in politics and government of Aceh and Papua provinces; collection of articles.



Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa


Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa
DOWNLOAD

Author : Nyimas Latifah Letty Aziz
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2019-01-02

Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa written by Nyimas Latifah Letty Aziz and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-01-02 with Political Science categories.


Buku bunga rampai ini merupakan hasil kajian Tim Otonomi Daerah Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang dilakukan selama tahun 2017. Kajian yang berjudul Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya (2016), yaitu Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Hasil kajian tahun 2017 menunjukkan bahwa aspek pengawasan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung kurang efektif. Ketiga daerah tersebut meskipun telah mendapatkan dana otsus dan istimewa, realitasnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas yang ada baik di pusat, di daerah maupun oleh civil society belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal krusial, yaitu pertama, faktor kapasitas kelembagaan, terutama pemerintah pusat sebagai pihak pengawas masih lemah; kedua, instrument pengendalian yang mengatur soal pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih belum jelas; ketiga kuatnya kepentingan politik elite, baik pusat maupun daerah; dan keempat aspek lokalitas yang berlaku di daerah otsus dan istimewa turut pula mempengaruhi kualitas dan dinamika pengawasan yang terjadi. Melalui buku bunga rampai ini, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengawasan dana otsus dan istimewa mengingat pengawasan yang berlaku sejak dana otsus digelontorkan sampai saat ini masih bersifat pemeriksaan bukan pengawasan. Pemeriksaan dilakukan lebih kepada pemeriksaan teknis bukan substansi. Padahal, pemeriksaan dan pengawasan yang substansial yang mengacu pada master plan dana otsus dan istimewa sangat diperlukan. Ini penting mengingat dana otsus Papua tidak lama lagi akan berakhir dan demikian pula dengan dana otsus Aceh. Sementara itu, untuk dana istimewa DIY meskipun baru beberapa tahun dilaksanakan, tetap memerlukan pengawasan yang efektif. Kajian dalam buku ini merupakan hasil studi kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan, Focus Group Discussion (FG), dan studi literatur. Buku bunga rampai ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi stakehiolders terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga pengawas sehingga percepatan efektivitas pengelolaan dana otsus dan istimewa bisa segera terwujud dan bisa berdampak positif terhadap pembangunan pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya



Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa


Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa
DOWNLOAD

Author : Nyimas Latifah Letty Aziz
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date :

Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa written by Nyimas Latifah Letty Aziz and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.


Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan karena memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonomi umum lainnya. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus dan istimewa ini belum optimal untuk memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan dari Indeks Ratio Gininya justru terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sejak adanya dana otsus dan dana istimewa ini. Akar permasalahannya adalah di dalam implementasi dana otsus dan istimewa masih memberikan peluang adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana dikarenakan belum adanya master plan dan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, bunga rampai ini memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam masalah politik kebijakan pengelolaan dana otsus dan istimewa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pengelolaan dana otsus dan istimewa. Bunga rampai ini juga secara khusus memaparkan aspek politik sekaligus aspek administrasinya. Selain itu hasil kajian dari bunga rampai ini juga merupakan hasil studi kualitatif melalui penelitian lapangan dan FGD, serta penelusuran dokumen-dokumen penting yang relevan. Melalui bunga rampai ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan tujuan esensial otonomi, otonomi khusus dan istimewa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara substantif.



Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh


Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh
DOWNLOAD

Author : Riris Katharina
language : id
Publisher:
Release Date : 2012

Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh written by Riris Katharina and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Aceh (Indonesia) categories.


On implementation of special autonomy in Papua Province and Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.



Pengembalian Fungsi Teritorial Dari Tni Ke Pemerintahan Daerah


Pengembalian Fungsi Teritorial Dari Tni Ke Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD

Author : Dr. Aribowo, Drs., M.S.
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2021-12-19

Pengembalian Fungsi Teritorial Dari Tni Ke Pemerintahan Daerah written by Dr. Aribowo, Drs., M.S. and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-19 with Political Science categories.


Penerbit: Airlangga University Press ISBN: 9786024737917 Buku ini disusun untuk membantu para pembaca baik dari kalangan peneliti, politisi, dan mahasiswa dalam mempelajari proses dan dinamika kembalinya fungsi teritorial TNI ke pemerintahan daerah. Buku ini terdiri dari 10 bab yang diawali dengan pembahasan latar belakang keterlibatan militer dalam menangani masalah-masalah teritorial. Selanjutnya, dijelaskan proses kembalinya peran-peran teritorial TNI setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada Bab 7–9 dipaparkan reaksi sejumlah daerah terhadap gagasan pengembalian fungsi teritorial TNI kepada pemerintahan daerah, khususnya respons masyarakat Aceh dan papua.



Politik Lingkungan


Politik Lingkungan
DOWNLOAD

Author : Herman Hidayat
language : id
Publisher: Yayasan Obor Indonesia
Release Date : 2008

Politik Lingkungan written by Herman Hidayat and has been published by Yayasan Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Forest management categories.




Problematika Peran Ganda Gubernur Di Daerah Otonomi Khusus


Problematika Peran Ganda Gubernur Di Daerah Otonomi Khusus
DOWNLOAD

Author : Mardyanto Wahyu Tryatmoko
language : id
Publisher:
Release Date : 2014

Problematika Peran Ganda Gubernur Di Daerah Otonomi Khusus written by Mardyanto Wahyu Tryatmoko and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Governors categories.


Multiple roles of governors in special autonomy regions of Indonesia; collection of articles.



Upaya Negara Menjamin Hak Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia


Upaya Negara Menjamin Hak Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Komnas HAM
language : id
Publisher: Komnas HAM
Release Date :

Upaya Negara Menjamin Hak Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia written by Komnas HAM and has been published by Komnas HAM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Political Science categories.


Laporan ini merupakan pengamatan awal yang dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya memperkuat kewajiban Komnas HAM menyampaikan laporan tahunan. Laporan ini didahului dengan kajian pemetaan atas kebijakan dan regulasi yang menjadikan lima kelompok minoritas ini sebagai sasaran atau sebagai kelompok terdampak. Peta regulasi dan kebijakan ini selanjutnya dikomparasikan dengan sejumlah bentuk penikmatan (enjoyment) yang telah didapatkan oleh masing-masing kelompok minoritas. Berdasarkan Instrumen HAM internasional, Negara adalah pihak yang secara hukum internasional terikat dalam perjanjian HAM. Dalam konteks tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sementara kewajiban atas hasil mengharuskan Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar hasil yang terukur.



Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi Edisi Revisi


Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi Edisi Revisi
DOWNLOAD

Author : Diana Fawzia
language : id
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Release Date : 2018-10-24

Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi Edisi Revisi written by Diana Fawzia and has been published by Yayasan Pustaka Obor Indonesia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-10-24 with Political Science categories.


Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.



Potret Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Sda


Potret Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Sda
DOWNLOAD

Author : Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani, Imam Syafi’i
language : id
Publisher: PT Kanisius
Release Date :

Potret Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Sda written by Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani, Imam Syafi’i and has been published by PT Kanisius this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.


Buku ini berisi tentang tawaran alternatif instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola SDA. Instrumen yang ditawarkan merupakan hasil penelitian berseri selama 6 tahun. Hasil penelitian ini kemudian diabstraksikan dalam empat aspek penilaian yang mencakup 4 komponen utama yaitu perizinan, pelibatan publik, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dampak. Keempat komponen tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator yang bersifat lebih teknis yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA. Tim melakukan serangkaian proses dari expert meeting untuk pembobotan hingga uji coba lapangan di beberapa wilayah untuk menyempurnakan alat ukur ini menjadi suatu instrumen indeks yang bisa diterapkan di beberapa wilayah. Buku ini menggambarkan bagaimana penyusunan model instrumen indeks dan hasil uji coba instrumen indeks tersebut di Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Klungkung (Bali), dan Kabupaten Boalemo (Gorontalo).