Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden
DOWNLOAD
Download Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden
DOWNLOAD
Author : Farida Azzahra, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Nas Media Pustaka
Release Date : 2022-03-22
Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden written by Farida Azzahra, S.H., M.H. and has been published by Nas Media Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-22 with Law categories.
Upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia telah menjadi salah satu dari lima kesepakatan dasar perubahan UUD NRI 1945. Namun, kenyataanya praktik pembentukan undang-undang di Indonesia justru cenderung mengarah ke sistem pemerintahan parlementer dengan adanya kewenangan legislasi (pembentukan undang-undang) Presiden yang begitu besar, dimana Presiden telah terlibat dalam seluruh proses pembentukan undang-undang. Adapun secara khusus, konstitusi telah memberi hak kepada Presiden untuk mengusulkan suatu RUU dan juga ikut membahas suatu RUU bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama yang artinya kekuasaan badan legislatif untuk membuat undang-undang terbagi dengan Presiden, utamanya dengan adanya rumusan Pasal 20 ayat (2) dan 20 ayat (3) UUD NRI 1945. Adanya pembahasan RUU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) untuk mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden bahwasanya telah membagi otoritas tertinggi (ultimate authority) pembentukan undang-undang yang seharusnya hanya dimiliki oleh DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif, di mana seharusnya pelaksanaan kekuasaan legislasi tidak bisa dipengaruhi atau dibagi dengan Presiden. Selain itu, adanya frasa “dibahas bersama” dan “persetujuan bersama” dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 pada praktiknya juga telah meneguhkan bahwa dalam fungsi legislasi tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Praktik kekuasaan legislasi Presiden dalam pembentukan undang-undang tersebut bahwasanya menjadi anomali tersendiri dalam sistem presidensial, dan justru lebih mengarah pada sistem pemerintahan parlementer, sehingga tidak sesuai dengan Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945. Padahal, penguatan sistem presidensial dimaksudkan untuk menjaga kestabilan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih demokratis dan modern yang antara lain diwujudkan dengan pembagian kekuasaan yang lebih logis dan juga mempertegas pelaksanaan prinsip checks and balances. Untuk itu, buku “Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden (Upaya Penguatan Sistem Presidensial) mencoba untuk menguraikan urgensi serta menggagas penataan kembali kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penataan ulang beserta pembaharuan sistem ini diperlukan dalam rangka memperkuat kembali fungsi pembentukan undang-undang sepenuhnya kepada DPR selaku lembaga legislatif, dan memberi batasan pelaksanaan fungsi legislasi oleh Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Buku ini mencoba mengaitkan dengan teori-teori terkait serta perbandingan praktik pembentukan undang-undang pada 12 negara yang menganut sistem presidensial.
Konsep Pengaturan Kewenangan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia
DOWNLOAD
Author : Dr. Hufron, S.H., M.H
language : id
Publisher: Jejak Pustaka
Release Date :
Konsep Pengaturan Kewenangan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia written by Dr. Hufron, S.H., M.H and has been published by Jejak Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini, sedikit dari buku yang membahas mengenai kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia, baik sebelum dan terutama sesudah amendemen UUD NRI TAHUN 1945 dalam tinjauan dan kerangka historis, normatif dan teoretis, dilengkapi dengan pendekatan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Filipina sebagai negara sesama penganut sistem pemerintahan presidensial.
Hukum Lembaga Negara
DOWNLOAD
Author : Nessa Fajriyana Farda
language : id
Publisher: CV. Gita Lentera
Release Date : 2024-04-21
Hukum Lembaga Negara written by Nessa Fajriyana Farda and has been published by CV. Gita Lentera this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-04-21 with Education categories.
Buku ini menggali secara mendalam mengenai struktur, fungsi, dan peran dari lembaga-lembaga negara berdasarkan kerangka hukum yang ada. Penulis membahas bagaimana lembaga-lembaga tersebut dibentuk, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui analisis yang tajam dan rinci, buku ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana lembaga-lembaga negara, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Mahkamah Konstitusi, beroperasi dalam konteks hukum dan politik Indonesia. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi kebijakan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara. Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum dan lembaga negara, seperti reformasi hukum, korupsi, dan tantangan dalam menjaga integritas dan independensi lembaga-lembaga tersebut. Dengan pendekatan yang objektif dan analitis, penulis mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dan dinamika lembaga-lembaga negara di Indonesia serta relevansinya dalam konteks demokrasi dan rule of law. Ditujukan untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik dengan politik dan sistem pemerintahan Indonesia, buku ini merupakan sumber referensi yang berharga untuk memahami hukum lembaga negara dan peranannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Indonesia.
Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Puu Viii 2010
DOWNLOAD
Author : Harun Mulawarman
language : id
Publisher: Penerbit A-Empat
Release Date : 2015-09-29
Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Puu Viii 2010 written by Harun Mulawarman and has been published by Penerbit A-Empat this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-09-29 with Law categories.
Penulisan buku ini merupakan hasil penelitian penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil konsentrasi Agama dan Hukum. Adapun judul buku tersebut adalah “Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”. Maksud dari penulisan buku ini yaitu agar supaya mengetahui apakah anak di luar perkawinan mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya setelah ayah biologis tersebut meninggal. Selain itu, dalam rangka perlindungan anak yang terlahir di luar perkawinan, hakim dapat memberikan hak anak tersebut dengan ijtihad masing-masing. Pemberian tersebut merupakan bentuk kasih sayang anak, dan juga menjaga martabat anak yang terlahir dalam keadaan fitrah.
The Political Economy Of The Welfare State
DOWNLOAD
Author : James M. Buchanan
language : en
Publisher: Coronet Books
Release Date : 1988
The Political Economy Of The Welfare State written by James M. Buchanan and has been published by Coronet Books this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1988 with Political Science categories.
Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bidang Legislasi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2012
Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bidang Legislasi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Constitutional law categories.
On legislative process in Papua Province and Papua Barat Province after implementation of special autonomy for the provinces.
Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia Sinergitas Dpd Dengan Dpr
DOWNLOAD
Author : Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si.
language : id
Publisher: CV. Pilar Nusantara
Release Date : 2020-01-21
Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia Sinergitas Dpd Dengan Dpr written by Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si. and has been published by CV. Pilar Nusantara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-21 with Political Science categories.
Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dank ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat meberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada giliranya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai kontek spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.
Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Indonesia
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2017
Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Indonesia written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Law categories.
On the need for re-arranging of hierarchical structure of Indonesian legislation.
Constitutionalism
DOWNLOAD
Author : Charles Howard McIlwain
language : en
Publisher: The Lawbook Exchange, Ltd.
Release Date : 2005
Constitutionalism written by Charles Howard McIlwain and has been published by The Lawbook Exchange, Ltd. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Constitutional history categories.
Examines of the rise of constitutionalism from the "democratic strands" in the works of Aristotle and Cicero through the transitional moment between the medieval and the modern eras.
The Changing Constitution
DOWNLOAD
Author : Jeffrey L. Jowell
language : en
Publisher: Oxford University Press, USA
Release Date : 1989
The Changing Constitution written by Jeffrey L. Jowell and has been published by Oxford University Press, USA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1989 with History categories.
Previous edition, 1st, published in 1985.