Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan

DOWNLOAD

Download Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page

Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan

DOWNLOAD

Author : Jimly Asshiddiqie
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-04-05

Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan written by Jimly Asshiddiqie and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-05 with Law categories.

Praktik sistem pemerintahan dan peradilan pasca dilakukan perubahan UUD 1945 selama empat kali di satu sisi menunjukkan banyak kemajuan positif, namun pada sisi yang lain harus diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensil pun selalu dihadapkan dengan banyak kendala. Jika dilihat dari sudut pandang hukum ketatanegaraan yang ideal, maka hal itu masih memerlukan berbagai perbaikan secara terencana dan sistematis, sehingga apa yang menjadi amanat reformasi dapat dijalankan dengan baik. Buku ini sebagai refleksi pemikiran yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan dan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini memperlihatkan sikap konsistensi dan keteguhan dalam memperjuangkan demokrasi yang modern yang berdiri di atas pondasi sistem ketatanegaraan berbasis Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, juga memuat persoalan hukum, konstitusi, dan gagasan peta konsolidasi lembaga negara yang ideal serta memadukan pemikiran dan praktik sistem hukum dan konstitusi dalam negara demokrasi dalam rangka memantapkan sistem ketatanegaraan.

Proceedings Of The 3rd International Conference On Law Governance And Social Justice Icolgas 2023

DOWNLOAD

Author : Abdul Aziz Nassihudin
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2024-01-21

Proceedings Of The 3rd International Conference On Law Governance And Social Justice Icolgas 2023 written by Abdul Aziz Nassihudin and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-01-21 with Law categories.

This is an open access book. International Conference on Law, Governance and Social Justice is organized by Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman. The conference provides a forum for scholars, researchers and prationers to share their ideas, results of researchs and experiences in dealing with recent issues on the challenges of law, governance and social justice.

H K M Acara Peradilan Pajak

DOWNLOAD

Author : M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.H.I., Bkp.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2022-11-01

H K M Acara Peradilan Pajak written by M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.H.I., Bkp. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-11-01 with Law categories.

Hukum acara Peradilan Pajak merupakan bentuk jaminan hak bagi WP dan Fiskus untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapinya, di samping menjadi rujukan bagi Hakim Pengadilan Pajak (PP) selaku judex factie selama dalam proses mengadili sengketa yang mencakup bagaimana; (i) memeriksa perkara berdasarkan fakta atau peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa beserta alat-alat bukti yang diungkap di persidangan, mendistribusikan beban dan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian (uji bukti yuridis & administratif via matriks sengketa) dari para pihak; (ii) memutus perkara dengan meng-konstatir dalil-dalil hukum ke dalam peristiwanya yang konkret, menerapkan (mengkonstituir) hukumnya berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang relevan disertai alat bukti yang cukup serta berdasarkan keyakinan hakim; dan (iii) memenuhi syarat sah dan wajibnya sebagai putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde), yakni mempunyai kekuatan hukum mengikat (binderide kracht), kekuatan pembuktian (bewijszende kracht) dan bersifat eksekutorial (eksecutoriale kracht), sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak. Secara prinsip maupun teknis, terdapat serangkaian syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam beracara (menyelesaikan sengketa) di PP, yang dalam hal ini menjadi panduan teknis litigasi bagi para pihak (WP dan Fiskus) bagaimana cara mengajukan dan merancang berkas sengketa Banding dan Gugatan, Surat Uraian Banding (SUB) dan Bantahan, Surat Tanggapan, matriks sengketa, dan Menyusun Kesimpulannya (conclusion) dengan baik. Dengan memadukan asas hukum acara yang berlaku di PTUN yang merupakan induk hukum administrasi secara umum (ordinative law) dan menerapkan asas lex spesialis yang berlaku di PP sebagai turunan hukum administrasi secara khusus di bidang perpajakan (sub-ordinative law), akan menambah kompilasi keahlian kita menjadi integratif yang mencakup bagaimana sebenarnya “mode” teknis litigasi yang yang akomodasi dalam hukum acara Peradilan Pajak. Di samping itu, mengingat PP sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan PTUN, maka dalam buku ini diberikan pula studi komparatif bagaimana mekanisme yudisial yang berlaku PTUN dan di semua Lingkungan Peradilan di bawah Mahkmah Agung (MA), termasuk dalam penerapan asas-asas hukum acaranya yang relevan, agar diperoleh gambaran bagaimana seharusnya putusan Hakim PP itu dapat memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan secara lebih substantif di bidang perpajakan, bukan demi politik anggaran pendapatan negara semata. Semoga buku ini dapat melengkapi literasi ilmu hukum acara Peradilan Pajak yang telah ada dan bermanfaat bagi segenap stakeholder–nya meliputi para Akademisi (Dosen, Mahasiswa, dan Pemerhati Kebijakan Publik), Masyarakat WP (Pengusaha, Karyawan bidang keuangan, akuntansi, administrasi fiskal, dan corporate legal, Fiskus pada Pemerintah Pusat dan Daerah, Para Hakim dan Panitera di PP dan MA, serta bagi segenap para praktisi hukum (konsultan hukum bisnis dan advokat), khususnya bagi para Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai, serta para Akuntan, meskipun mereka tidak berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Kemandirian Pengadilan Dalam Pusaran Konflik Politik

DOWNLOAD

Author : Charista Elliani
language : id
Publisher: SCU Knowledge Media
Release Date : 2023-02-14

Kemandirian Pengadilan Dalam Pusaran Konflik Politik written by Charista Elliani and has been published by SCU Knowledge Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-02-14 with Law categories.

Contoh dari peradilan yang gagal adalah Peradilan Athena (Yunani Kuno) ketika mencarikan keadilan untuk Sokrates, sang filsuf, peradilan Israel Kuno ketika memutus kasus Yesus dari Nazaret, dan pada tahun 2017 peradilan Indonesia yang memutus kasus mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (BTP). Ketiga peradilan itu adalah peradilan sesat, karena keliru mempertimbangkan dan menerapkan aturan hukum, sehingga merugikan yang diadili, dan bahkan menghukum yang tidak bersalah. Kasus BTP, Yesus, dan Sokrates menggugah nurani dan menimbulkan pertanyaan: pengadilan seperti apa yang dianggap mandiri? Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa para terdakwa dalam ketiga kasus ini telah diadili dengan dakwaan yang dibuat-buat, dan proses pengadilan mereka dibayang-bayangi oleh konflik politik.

Hukum Pemerintahan

DOWNLOAD

Author : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-06-01

Hukum Pemerintahan written by Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-06-01 with Law categories.

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, Hukum dan Pemerintahan, Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Konsep Demokrasi, Konsep Politik Islam, Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, Konsep Jihad dan Radikalisme, Bab terakhir mengenai Keadilan dan Moralitas Hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Format Ketatanegaraan Yang Ideal Mekanisme Pengisian Jabatan Tugas Dan Kewenangan Pola Hubungan Antar Lembaga Negara Dan Mekanisme Pertanggungjawabannya

DOWNLOAD

Author : Syahdi Firman, S.H., M.H
language : id
Publisher: Penerbit Adab
Release Date :

Format Ketatanegaraan Yang Ideal Mekanisme Pengisian Jabatan Tugas Dan Kewenangan Pola Hubungan Antar Lembaga Negara Dan Mekanisme Pertanggungjawabannya written by Syahdi Firman, S.H., M.H and has been published by Penerbit Adab this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.

Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 212 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-238-9 SINOPSIS Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting.

Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia Sinergitas Dpd Dengan Dpr

DOWNLOAD

Author : Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si.
language : id
Publisher: CV. Pilar Nusantara
Release Date : 2020-01-21

Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia Sinergitas Dpd Dengan Dpr written by Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si. and has been published by CV. Pilar Nusantara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-21 with Political Science categories.

Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dank ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat meberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada giliranya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai kontek spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.

Revitalisasi Negara Hukum Pancasila

DOWNLOAD

Author : Dr. Abdul Kholik, SH., M.Si
language : id
Publisher: CV. Pilar Nusantara
Release Date : 2020-01-21

Revitalisasi Negara Hukum Pancasila written by Dr. Abdul Kholik, SH., M.Si and has been published by CV. Pilar Nusantara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-21 with Philosophy categories.

Buku berjudul Revitalisasi Negara Hukum Pancasila ini merupakan buku kedua dari hasil riset penulis. Buku ini berisi beberapa kajian. Mulai dari teori negara hukum, negara hukum menurut hukum Islam, negara hukum Pancasila, negara hukum modern, teori pemisahan kekuasaan, teori organ, teori konstitusi, teori legislasi, teori parlemen dan sebagainya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Promotor Prof. Dr. Deddy Ismatullah, SH., MH., dan Co-Promotor Dr. Hj. Widayati, SH., MH., yang mengantarkan riset ini menjadi bernas. Penulisan buku yang lahir dari penelitian sengketa antarlembaga negara yang melibatkan DPD dengan DPR ini memiliki beberapa kegunaan. Berbagai pandangan negara hukum Pancasila dielaborasi lebih mendalam dan luas dalam buku ini. Di antaranya dikemukakan Oemar Senoaji, bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dinamakan negara hukum Pancasila. Ciri utamanya adalah adanya jaminan kebebasan beragama, yang dimaknai secara positif sehingga di Indonesia tidak dikenal yang namanya atheis ataupun propaganda anti agama. Ini yang membedakan dengan konsep negara hukum baik Eropa Kontinental maupun negara hukum common law yang di dalam jaminan kebebesan individual (HAM) lebih longgar terkait permasalahan hak agama Sebagai negara hukum, maka berlaku kesamaan antarmasyarakat di muka hukum. Sebagaiamana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konsepsi negara hukum pasca mandemen yang dituju adalah negara hukum yang demokratis disebutkan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundnag-undangan. Secara keseluruhan pasca mandemen prinsip negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tercermin dalam keseluruhan pengaturan yang mencakup adanya pemisahan kekuasaan antara cabang kekuasaan, paham konstitusionalisme, persamaan di muka hukum, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, Pemilu yang jujur dan adil, adanya kemandirian kekuasaan kehakiman (peradilan yang bebas), dibentuknya peradilan konstitusi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, jaminan partisipasi masyarakat, dan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan semakin lengkapnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat dikatakan juga bahwa Indonesai juga menganut negara hukum yang sekaligus dikombinasikan dengan paham negara kesejahteraan (welfare state). Semoga buku ini menjadi bagian dari tambahan teori dan pemenuhan bacaan literatur di kampus maupun sekolah tentang negara hukum Pancasila.

Hukum Administrasi Negara

DOWNLOAD

Author : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2021-03-01

Hukum Administrasi Negara written by Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-01 with Law categories.

Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus

DOWNLOAD

Author : Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,MCL.
language : id
Publisher: UMMPress
Release Date : 2023-08-17

Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus written by Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,MCL. and has been published by UMMPress this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-08-17 with Law categories.

Di tengah masih menguatnya isu-isu Hukum Hak Asasi Manusia baik level internasional maupun di Indonesia, buku ini dihadirkan sebagai salah satu sumber literatur yang membahas Hukum Hak Asasi Manusia dalam dua dimensi sekaligus, dimulai dari dimensi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, lalu mengupas secara mendalam Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Harapannya, para mahasiswa hukum, praktisi hukum, kelompok masyarakat bisa memahami bagaimana relasi antara Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemahaman komprehensif atas keduanya sangat penting sebagai sebuah bahan renungan tentang aspek-aspek kelemahan atau kelebihan dari Hukum Hak Asasi Manusia yang saat ini berkembang dan terus dikembangkan di Indonesia. Dengan menyajikan aspek filosofis, sejarah, dan hukumnya secara runtut dan sistematis, baik meliputi kajian tentang instrumen-instrumen hukumnya, maupun mekanisme penegakannya. Lebih jauh lagi, Penulis menyadari bahwa karakter khusus dari hukum hak asasi manusia membuat Hukum HAM baik secara teori, konseptual, maupun praktis memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini yang membuat Hukum Hak Asasi Manusia sering kali dipahami secara keliru, dirancukan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Oleh karena itu, Penulis juga memperkaya pengayakan dalam buku ini dengan memaparkan berbagai studi kasus baik yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan lainnya. Studi berbagai kasus berdimensi hak asasi manusia yang dihadirkan dalam buku ini yang akan menjadi kekuatan dari buku ini dibandingkan literatur-literatur yang serupa lainnya. Harapannya para pengguna dari buku ini tidak hanya sebatas memahami Hukum Hak Asasi manusia dari sisi das sein, namun juga mengerti berbagai kerumitan, problematik, maupun perkembangan penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dari aspek das sollen nya.