[PDF] Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean - eBooks Review

Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean


Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean
DOWNLOAD

Download Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean


Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean
DOWNLOAD

Author : Sri Sumantri
language : en
Publisher:
Release Date : 1976

Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean written by Sri Sumantri and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1976 with Constitutional law categories.




Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dan Prancis


Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dan Prancis
DOWNLOAD

Author : Hyang Iman Kinasih Gusti
language : id
Publisher: Penerbit NEM
Release Date : 2022-01-14

Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dan Prancis written by Hyang Iman Kinasih Gusti and has been published by Penerbit NEM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-01-14 with Law categories.


Negara merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah negara merupakan organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Negara sebagai asosiasi yang bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah. Fungsi negara sebagai pemelihara ketertiban masyarakat umum, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan antarlembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan dengan coraknya sangat dipengaruhi oleh sejarah negara masing-masing. Buku ini menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Prancis.



Directory Of Asean Legal Scholars


Directory Of Asean Legal Scholars
DOWNLOAD

Author :
language : en
Publisher: Academy of ASEAN Law and Jurisprudence University O
Release Date : 1986

Directory Of Asean Legal Scholars written by and has been published by Academy of ASEAN Law and Jurisprudence University O this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1986 with Law categories.




Hukum Pemerintahan Daerah


Hukum Pemerintahan Daerah
DOWNLOAD

Author : Prof. Dr. Juanda. S.H., M.H.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-11-29

Hukum Pemerintahan Daerah written by Prof. Dr. Juanda. S.H., M.H. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-29 with Law categories.


Dengan adanya Upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah. Secara historis hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut mengalami pasang surut dalam periode tertentu DPD lebih dominan dalam periode lain kepala daerah lebih dominan pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Berpedoman pada kelemahan dari pola-pola yang lalu di masa datang harus dibangun suatu konsep atau prinsip seimbang setara sederajat dan kemitraan atas semangat check and balance yang peraturannya dirumuskan secara tegas di UUD 1945 dan dijabarkan di dalam UU tentang pemerintahan daerah. Manfaat buku ini bagi mereka yang haus akan ilmu antara lain meningkatkan wawasan intelektualitas dan Wibawa dalam memahami dinamika kehidupan politik dan hukum yang kadang dipikirkan sangat tidak ideal.



Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden


Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden
DOWNLOAD

Author : Farida Azzahra, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Nas Media Pustaka
Release Date : 2022-03-22

Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden written by Farida Azzahra, S.H., M.H. and has been published by Nas Media Pustaka this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-22 with Law categories.


Upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia telah menjadi salah satu dari lima kesepakatan dasar perubahan UUD NRI 1945. Namun, kenyataanya praktik pembentukan undang-undang di Indonesia justru cenderung mengarah ke sistem pemerintahan parlementer dengan adanya kewenangan legislasi (pembentukan undang-undang) Presiden yang begitu besar, dimana Presiden telah terlibat dalam seluruh proses pembentukan undang-undang. Adapun secara khusus, konstitusi telah memberi hak kepada Presiden untuk mengusulkan suatu RUU dan juga ikut membahas suatu RUU bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama yang artinya kekuasaan badan legislatif untuk membuat undang-undang terbagi dengan Presiden, utamanya dengan adanya rumusan Pasal 20 ayat (2) dan 20 ayat (3) UUD NRI 1945. Adanya pembahasan RUU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) untuk mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden bahwasanya telah membagi otoritas tertinggi (ultimate authority) pembentukan undang-undang yang seharusnya hanya dimiliki oleh DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif, di mana seharusnya pelaksanaan kekuasaan legislasi tidak bisa dipengaruhi atau dibagi dengan Presiden. Selain itu, adanya frasa “dibahas bersama” dan “persetujuan bersama” dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 pada praktiknya juga telah meneguhkan bahwa dalam fungsi legislasi tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Praktik kekuasaan legislasi Presiden dalam pembentukan undang-undang tersebut bahwasanya menjadi anomali tersendiri dalam sistem presidensial, dan justru lebih mengarah pada sistem pemerintahan parlementer, sehingga tidak sesuai dengan Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945. Padahal, penguatan sistem presidensial dimaksudkan untuk menjaga kestabilan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih demokratis dan modern yang antara lain diwujudkan dengan pembagian kekuasaan yang lebih logis dan juga mempertegas pelaksanaan prinsip checks and balances. Untuk itu, buku “Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden (Upaya Penguatan Sistem Presidensial) mencoba untuk menguraikan urgensi serta menggagas penataan kembali kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penataan ulang beserta pembaharuan sistem ini diperlukan dalam rangka memperkuat kembali fungsi pembentukan undang-undang sepenuhnya kepada DPR selaku lembaga legislatif, dan memberi batasan pelaksanaan fungsi legislasi oleh Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Buku ini mencoba mengaitkan dengan teori-teori terkait serta perbandingan praktik pembentukan undang-undang pada 12 negara yang menganut sistem presidensial.



Ilmu Negara Kajian Hukum Dan Kenegaraan


Ilmu Negara Kajian Hukum Dan Kenegaraan
DOWNLOAD

Author : Abid Zamzami
language : id
Publisher: UNISMA PRESS
Release Date :

Ilmu Negara Kajian Hukum Dan Kenegaraan written by Abid Zamzami and has been published by UNISMA PRESS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.


istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing staat (bahasa belanda dan jerman ). State (bahasa inggris), Etat (bahasa Prancis). istilah state mempunyai sejarah sendiri. istilah itu mula mula dipergunakan dalam abad ke-15 di eropa barat. nggapan uum yang diterima bahwa kata staat (state, etat) iru dialihkan dari kata bahasa latin status dan statum. secara estimologi kata status itu dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegas dan tetap. jika praktik mengalihkan kata state itu dari kata status, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali terdapat dalam tulisan Nicolla Machiavelli yang lazimnya dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. didalam bukunya yang berjudul "the prience", machiavelli memulai kalimat pertamanya dengan "semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan" machiavelli lah yang pertama kali mengenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik. istilah ilmu negara terdiri atas 2 (dua) kata, ilmu dan negara. istilah ilmu dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. apabila menurut sjachran bahasa ilmu adalah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara



Negara Kedaulatan Rakyat


Negara Kedaulatan Rakyat
DOWNLOAD

Author : Dr. Eddy Purnama, SH.,MH
language : id
Publisher: Nusamedia
Release Date : 2019-03-01

Negara Kedaulatan Rakyat written by Dr. Eddy Purnama, SH.,MH and has been published by Nusamedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-03-01 with Law categories.


Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan. Demokrasi pada umumnya mempunyai 2 macam pengertian, yaitu: dalam arti formal dan dalam arti material. Sebagai realisasi dari demokrasi dalam arti formal biasanya negara-negara menganut apa yang dinamakan indirect democracy; suatu demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya.



Prinsip Umum Demokrasi Dan Pemilu


Prinsip Umum Demokrasi Dan Pemilu
DOWNLOAD

Author : Ilham Yuli Isdiyanto
language : id
Publisher: Ilham Yuli Isdiyanto
Release Date : 2015-01-01

Prinsip Umum Demokrasi Dan Pemilu written by Ilham Yuli Isdiyanto and has been published by Ilham Yuli Isdiyanto this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-01-01 with Political Science categories.


Membahas tentang konsep Demokrasi dan Pemilu.



Ilmu Negara Teori Klasik Dan Kekinian


Ilmu Negara Teori Klasik Dan Kekinian
DOWNLOAD

Author : Makhtum Yandi Abrory S.H MH
language : id
Publisher: CV. AZKA PUSTAKA
Release Date : 2023-02-16

Ilmu Negara Teori Klasik Dan Kekinian written by Makhtum Yandi Abrory S.H MH and has been published by CV. AZKA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-02-16 with Antiques & Collectibles categories.


Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah negara tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Negara merupakan suatu konsep tatanan sosial yang terwujud dalam wilayah tertentu dan memiliki sebuah sistem atau aturan, yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Agar tujuan ini tercapai, negara menetapkan batasan-batasan yang dituangkan dalam bentuk aturan dan hukum. Setiap negara memiliki bentuk-bentuk aturan dan hukumnya sendiri, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Secara etimologi, negara berasal dari bahasa sansekerta nagara, yang berarti kota. Istilah ini sebetulnya mempunyai padanan kata yang bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris, negara disebut dengan istilah state, sedangkan bahasa Jerman staat, dan bahasa Perancis etaat. Istilah tersebut di ambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. S



Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia


Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia
DOWNLOAD

Author : Nimatul Huda
language : id
Publisher: Kencana
Release Date : 2017

Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia written by Nimatul Huda and has been published by Kencana this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Political Science categories.


Perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai perubanhan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beserta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Namun, berbagai eksperimentasi desain kepemiluan yang telah dipraktikan pasca reformasi nampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk benar-benar pemilu yang berkualitas. Buku ini hadir disaat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna memnjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahasan dalam buku ini mencakup baik aspek normative maupun empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hokum tata negara, serta sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para civitas academia di kampus-kampus. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)