[PDF] Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya - eBooks Review

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya


Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya
DOWNLOAD

Download Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page





Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya


Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya
DOWNLOAD

Author : Tim Visi Yustisia
language : id
Publisher: VisiMedia
Release Date : 2015-10-01

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya written by Tim Visi Yustisia and has been published by VisiMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-10-01 with Political Science categories.


Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda



Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya


Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya
DOWNLOAD

Author : Tim Grasindo
language : id
Publisher:
Release Date : 2017-11-08

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya written by Tim Grasindo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-08 with categories.


Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur kepala daerah dilakukan secara langsung. Demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang ini dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang sebelumnya. Kini pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi lebih jelas dan teratur. Selain itu, perubahan undang-undang ini bertujuan agar dapat mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, otonomi daerah yang sebelumnya diatur melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 kini berada pada satu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah sendiri memiliki pengertian tentang pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah itu sendiri. SINOPSIS Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DETAIL Format : Soft Cover Penulis : Tim Grasindo Jumlah Halaman : 564 Penerbit : Gramedia Widiasarana Indonesia Tanggal Terbit : 8 November 2017 ISBN : 9786024524227 Berat : 0.48 kg Panjang : 19 cm Lebar : 12.9 cm Bahasa : Indonesia



Otoda Otonomi Daerah Uu No 23 Th 2014 Uuri No 9 Th 2015


Otoda Otonomi Daerah Uu No 23 Th 2014 Uuri No 9 Th 2015
DOWNLOAD

Author : Tim Permata Press
language : id
Publisher:
Release Date : 2015-06-05

Otoda Otonomi Daerah Uu No 23 Th 2014 Uuri No 9 Th 2015 written by Tim Permata Press and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-06-05 with categories.


OTODA (Otonomi Daerah UU No 23 Tahun 2014) Undang-undang R.I Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berisikan: - Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Undang Undang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya


Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Undang Undang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya
DOWNLOAD

Author : Tim BIP
language : id
Publisher: Bhuana Ilmu Populer
Release Date : 2017-03-27

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Ri Undang Undang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya written by Tim BIP and has been published by Bhuana Ilmu Populer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-03-27 with Law categories.


Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya



Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal


Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal
DOWNLOAD

Author : Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn.
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Release Date : 2018-10-19

Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal written by Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn. and has been published by PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-10-19 with Law categories.


Buku ini membahas tentang ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia Di dalam mengemban dan menjalankan prinsip otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan kemandirian daerah secara swadaya dan swakarsa Di samping peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan potensi daerah Pembangunan daerah senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk melibatkan peran serta masyarakat daerah untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset-aset penting di daerah, agar mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri dan bertanggung jawab secara berkelanjutan Oleh karena itu, penulis berusaha menyajikan sebuah buku dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sehingga praktisi hukum yang ingin mendalami kajian tentang pemerintahan daerah dapat memahaminya dengan mudah.



Keuangan Daerah


Keuangan Daerah
DOWNLOAD

Author : Moh. Khusaini
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2018-11-30

Keuangan Daerah written by Moh. Khusaini and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-11-30 with Business & Economics categories.


Di era globalisasi seperti saat ini, permasalahan mengenai desentralisasi fiskal menjadi suatu fenomena yang banyak mendapat perhatian publik. Negara-negara berkembang pun ikut berpindah haluan ke sistem desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk menyiasati keadaan pemerintahan negara mereka yang kurang efektif, efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Desentralisasi fiskal diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, juga merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar. Di era desentralisasi fiskal ini kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Buku keuangan daerah ini didesain dengan menyajikan eksplanasi teori, konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan keuangan publik dengan menfokuskan pada level pemerintah daerah. Secara garis besar buku ini menyajikan konsep pengelolaan keuangan daerah melalui tiga aspek utama, yaitu pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien, yang dikemas dalam sembilan bab, membahas tentang konsep dasar keuangan daerah, desentralisasi fiskal, perencanaan, dan penganggaran daerah, konsep pendapatan daerah yang baik, konsep belanja dan teknik pengendaliannya, serta konsep pembiayaan daerah dengan dilengkapi praktik empirik implementasi keuangan daerah di Indonesia.



Amandemen Undang Undang Pemda Uu Ri No 9 Tahun 2015


Amandemen Undang Undang Pemda Uu Ri No 9 Tahun 2015
DOWNLOAD

Author : Tim Redaksi
language : id
Publisher:
Release Date : 2015-02-12

Amandemen Undang Undang Pemda Uu Ri No 9 Tahun 2015 written by Tim Redaksi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-02-12 with categories.


Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2014 Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Bab 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2014 Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Buku undang-undang ini memberi pemahaman tentang aturan dan kewenangan daerah. Khususnya otonomi daerah. Judul : Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU RI No 9 Tahun 2015 Pengarang : Tim Redaksi Isbn : 9786021674277 Penerbit : Pustaka Mahardika Ukuran : 12 X 20,5 Cm



Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank Cover Baru


Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank Cover Baru
DOWNLOAD

Author : Ikatan Bankir Indonesia
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2018-04-09

Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank Cover Baru written by Ikatan Bankir Indonesia and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-04-09 with Reference categories.


Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank. Meningkatnya kompleksitas perkembangan kegiatan usaha bank berdampak pada meningkatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan eksposur risiko yang dihadapi. Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh personel bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (compliance culture). Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan sebagai supporting unit atau strategic business partner bank memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bank dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.



Culture Starts From The Top Membangun Budaya Kepatuhan


Culture Starts From The Top Membangun Budaya Kepatuhan
DOWNLOAD

Author : Ikatan Bankir Indonesia
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2018-12-31

Culture Starts From The Top Membangun Budaya Kepatuhan written by Ikatan Bankir Indonesia and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-12-31 with Business & Economics categories.


Krisis moneter dan perbankan tahun 1998 menjadi pemicu bagi regulator untuk mewajibkan setiap bank memiliki Direktur Kepatuhan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen risiko bank, khususnya risiko kepatuhan. Salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. Pembahasan dalam buku ini mencakup perkembangan, peranan, dan tantangan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bank, meliputi latar belakang fungsi kepatuhan bank dan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT); cara menerapkan budaya kepatuhan di bank; strategi dan rencana kerja kepatuhan; strategi manajemen risiko kepatuhan; penerapan governance, risk, and compliance; aspek hukum perbankan; komunikasi dengan pemangku kepentingan; juga strategi dan kebijakan program APU dan PPT. Buku ini merupakan kelanjutan buku Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank dan Kepatuhan dalam Bisnis Bank yang disusun oleh para pakar dan praktisi perbankan dengan memperhatikan perkembangan peristiwa yang terjadi dalam kaitan dengan kepatuhan dalam dunia perbankan. Peserta sertifikasi bidang Compliance tingkat 3 dapat menjadikan buku ini sebagai referensi, juga pembaca yang ingin mengetahui seluk beluk kepatuhan dalam bisnis bank serta program APU dan PPT.



Hukum Acara Mahkamah Konstitusi


Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DOWNLOAD

Author : Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2021-12-27

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi written by Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-27 with Law categories.


Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk menfasillitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.