Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ii Mpn G2
DOWNLOAD
Download Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ii Mpn G2 PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ii Mpn G2 book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ii Mpn G2
DOWNLOAD
Author : Hemidon
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Blueprint Proses Bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ii Mpn G2 written by Hemidon and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara salah satu wewenangnya adalah menetapkan sistem penerimaan negara. Dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara tersebut telah ditetapkan ketentuan penatausahaan penerimaan negara yaitu diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Konsep pembangunan MPN pada awalnya adalah dalam rangka menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan satu database, di mana sebelumnya sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal di lingkungan Departemen Keuangan mempunyai sistem yang terpisah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dengan MP3-nya; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan EDI-nya, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan SISPEN-nya. Namun dalam perjalanannya, diakui bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah wajib pajak/wajib setor/wajib bayar belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN masih diragukan keakuratan datanya. Untuk itu dalam rangka penatausahaan penerimaan negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, kiranya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN ke depan. Pengembangan MPN tersebut salah satunya adalah dengan cara pengoptimalisasian terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah pengembangan sistem pembayaran penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik) yang selanjutnya disebut/ditulis dengan istilah MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua).
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan Pada Bendahara Umum Negara Dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Dipa Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Integrasi dan Koneksitas proses bisnis terbentuk oleh elemen-elemen proses bisnis, terutama yang dijalankan oleh institusi/unit yang berbeda. Konsep integrasi dan koneksitas ini setidaknya meliputi: 1. mekanisme input-output (transfer) yang digunakan dan dihasilkan sebuah proses bisnis, termasuk di dalamnya bentuk/media dan interface. 2. keandalan dan kesesuaian aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian intern (internal control) di masing-masing unit proses bisnis. Penentuan model koneksitas dengan proses bisnis di Satker dan koneksitasnya dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dari praktek pada saat ini, mengkaji internasional best practice dan kesesuaiannya dengan landasan hukum yang ada (Undang-Undang). Future proses bisnis yang dihasilkan dari methodology tersebut di atas terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Oleh karena itu, rekomendasi untuk penyempurnaan proses bisnis pada saat ini juga memperhatikan blue print rencana pengembangan SPAN, terutama terkait dengan modernisasi sistem informasi dan IT. Rekomendasi dari rancangan model integrasi dan koneksitas ini juga memuat detail design proses bisnis baik yang dibahas sebagai bagian dari tulisan maupun dicantumkan secara terpisah dalam Appendix.
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Akuntansi Dan Pelaporan Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Laporan keuangan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek transparansi dalam good governance. Terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satker, akuntansi dan pelaporan idealnya harus dapat mencatat appropriasi dan penggunaannya pada tiap stages dalam pelaksanaan anggaran (komitmen, verification dan payment), dan terutama sekali pada tahap pembuatan komitmen. Konsep tersebut identik dengan istilah budgetary accounting. Sejalan dengan rencana penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN perlu dilakukan kajian atas koneksitas dengan proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja. Kerangka koneksitas tersebut idealnya memperhatikan hal-hal prinsip di antaranya meliputi basis akuntansi, entitas akuntansi dan terutama organisasi sistem akuntansi. Dari literatur yang ada, organisasi sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, identik dengan mekanisme rekonsiliasi dan konsolidasi dari catatan atas transaksi di tingkat agency (Satker). Konsolidasi adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan dari semua entitas yang termasuk dalam entitas pelaporan sehingga mencerminkan laporan keuangan dari satu kesatuan entitas pelaporan (financial statement of single entity)
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Hemidon
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Hemidon and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatsusahan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Kas Integrasi Dan Interkoneksi Proses Bisnis Dengan Satker written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementrian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Adi Setiawan
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Komitmen Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Adi Setiawan and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
DOWNLOAD
Author : Rahadian Setyo Noegroho
language : id
Publisher: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Release Date : 2021-04-21
Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara written by Rahadian Setyo Noegroho and has been published by Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-04-21 with Business & Economics categories.
Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.