Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
DOWNLOAD
Download Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
DOWNLOAD
Author : Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2018-01-03
Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat written by Dr. Sukirno, S.H., M.Si. and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-03 with Law categories.
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA ini, oleh sebagian besar pengkaji, baik dari ahli hukum agraria maupun dari ahli hukum adat, lebih-lebih dari kalangan LSM, merupakan bentuk pengakuan setengah hati, semu, dan ambigu. Untuk mengusulkan agar Pasal 3 UUPA ini di judicial review hanya dengan menyebutkan kelemahan kelemahan secara gramatikal, bukanlah tindakan yang bijaksana. Penulis berkeya- kinan bahwa semua produk hukum berasal dari suatu kesepakatan dan keputusan politik, serta bermuatan kepentingan politik. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengkaji kelemahan Pasal 3 UUPA perlu ditelisik secara politik hukum yang melandasi pembentukannya. Untuk mengungkap politik hukum yang melandasi pasal tersebut, maka digunakan metode pendekatan hermeneutik. Setelah kemerdekaan para penyelenggara Negara Kesatuan Repu- blik Indonesia masih berkobar semangat nasionalisme, dan untuk dapat segera membangun dan mengejar ketertinggalan dengan negara- negara maju, maka strategi yang digunakan adalah kekuasaan negara yang besar dan terpusat untuk menyatukan teritorialnya serta merasa tahu apa yang akan diperbuat tanpa perlu melibatkan partisipasi publik dan meneliti kebutuhan rakyat. Alhasil apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh negara, itu pula yang dianggap sebagai kebutuhan bagi rakyatnya, termasuk pengakuan hak ulayat yang secara sepihak ditentukan oleh elite politik yang lupa akan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Kodrat sebagai bangsa yang majemuk seakan dilupakan sehingga hanya dikedepankan ketunggalikaan, kurang disadari bahwa ketunggalikaan itu dibentuk oleh kebhinnekaan. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
language : id
Publisher: CELEBES MEDIA PERKASA
Release Date : 2017-09-12
Politik Hukum Pertanahan written by Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH. and has been published by CELEBES MEDIA PERKASA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-09-12 with categories.
A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat juga berlaku Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada yunifikasi hukum. Memang Belanda berupaya untuk melakukan yunifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tetapi tidak berhasil juga.
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan
DOWNLOAD
Author : Sri Hajati
language : id
Publisher: Airlangga University Press
Release Date : 2020-01-09
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan written by Sri Hajati and has been published by Airlangga University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-09 with Law categories.
Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi.
Proceedings Of The International Conference On Law Economic Good Governance Ic Law 2023
DOWNLOAD
Author : Abdul Kadir Jaelani
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2024
Proceedings Of The International Conference On Law Economic Good Governance Ic Law 2023 written by Abdul Kadir Jaelani and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024 with categories.
Zusammenfassung: This is an open access book. The position of Indonesia and most countries in IMF calculations, facing the same challenges. Each country requires the legal instruments of a good and reliable system of Government to guards against the worst possible economic turmoil. Good governance is an insistence of the constitution in the economic Article 33 paragraph (5), subsequently published Constitution Number: 30 Year of 2014 on Government Administration, contains 17 principles of a good governance. One of the important points of the principle is a government without corruption and manipulation of policy concepts in order to provide access to consolidation in politics and economy. The latest Transparency International report for 2023 shows that Indonesia's corruption perception index was recorded at 34 points on a scale of 0-100 in 2022. This is a 4-point decrease from the previous year. This decline in the CPI also brought down the ranking of Indonesia's CPI globally. It was noted that Indonesia's CPI in 2022 ranked 110th. In the previous year, Indonesia's CPI was ranked 96th globally. Good Governance is all aspects related to the control and supervision of the power of the Government in carrying out its functions through formal and informal institutions. To implement the principles of Good Governance and Clean Government, the Government must implement the principles of accountability and efficient resource management. Good and clean governance will contribute to economic growth and economic growth will have an impact on human development. During the last decades of 20th century, the needs for a good governance has given some impacts and became a recurring theme in literature related to human development. The intervention of government or the quality of government become crucially important in relation to the high achievement of human development. Whereas an effort in improving society's welfare is through economic development. One of dominant aspects in economic development is through legal development. Good law or policy in such country will have some impacts to the existence of good economic growth because supremacy of law is one aspect of a good governance. Law supremacy is an important institution which is related to economic growth because rule of law ensures personal safety, property rights, unbiased contract enforcement, stability of politics, freedom of speech and control of corruption. According to those various issues and debates on economic, legal development and good governance, then the Doctoral Program of the Faculty of Law Sebelas Maret University needs to hold an international conference as a place in exchanging some academic ideas in order to contributes to those legal issues with a theme, "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ECONOMICS, AND GOOD GOVERNANCE"
Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-02-09
Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan Hpl Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.
Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan proses pekerjaan perencanaan peruntukan persediaan dan pemeliharaan hak-hak atas tanah dengan status hak pengelolaan itu sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan hukum yang telah ada dan telah dijelaskan penulis pada bagian di atas dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan manajemen atas status tanah hak pengelolaan HPL tersebut dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwujudan dan atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan an bentham mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan atau jaminan untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan bagi dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait dengan status tanah hak pengelolaan HPL tersebut harus segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu dalam perspektif politik anggaran tentu hal ini harus dilakukan secara fokus dan berkelanjutan Upaya yang harus dilakukan untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus yaitu oleh pihak badan perusahaan Batam dan demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang kedua keduanya di alokasi penambahan anggaran itu alokasi nya adalah dalam anggaran dan pendapatan dan belanja negara cara APBN bagi pihak badan pengusahaan Batam alokasi penambahan anggaran tersebut proses pengusulan nya disampaikan oleh pihak kementerian negara Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagi Kementerian Agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulannya disampaikan melalui komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sedangkan bagi pemerintah kota Batam usulan penambahan anggaran di maksud tentu proses pengusulan nya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Batam Hal ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen status tanah hak pengelolaan itu dapat dilaksanakan secara terencana fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat di kota Batam.
Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-04-06
Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-04-06 with Law categories.
Negara dan/atau pemerintah serta stake holders serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan pertanahan, juda termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan : seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (philosophy of paradigm), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum _juridical of paradign), agar atas hasil produk pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (shocks of paradigm) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan di laksanakan oleh negara dan/atau pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkenaan untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujuakn kepada pemerintah dalam hal ini kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori sociological jurisprudence, yaitu teori roscoe pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini, dimaksudkan penulis bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Dalam pada itu, disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (applied theory), yaitu teori pragmatic legal realism, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori pragmatic legal realism ini adalah Friedman. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (movement) trutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya, saran ini sangat berguna salam menegakkan semua produk pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaan harus di sesuaikan dengan jiwa rakyat (volkgeist) dan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pelaksanaanya harus di dudukkan yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah. Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya
DOWNLOAD
Author : Dr. Jabalnur, SH., MH
language : id
Publisher: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Release Date : 2020-03-05
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya written by Dr. Jabalnur, SH., MH and has been published by SCOPINDO MEDIA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-05 with categories.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.1 Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.2 M.A Jaspan3 dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masingmasing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven4 untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.
Rekonstruksi Politik Hukum Pangan
DOWNLOAD
Author : Rachmat Safa’at
language : id
Publisher: Universitas Brawijaya Press
Release Date : 2013-05-31
Rekonstruksi Politik Hukum Pangan written by Rachmat Safa’at and has been published by Universitas Brawijaya Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-05-31 with Political Science categories.
Permasalahan yang dikaji dalam buku ini terinspirasi oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis dengan teman sejawat peneliti yang lain yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam sejak tahun 1996 sampai 2008. Penelitian Pertama, dengan judul “Dampak Undang-Undang Pemerintahan Desa Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat di Irian Jaya, Kalimatan, Pulau Tual, Pulau Haruku, dan Nusa Tenggara Timur)”, yang didanai oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) dan USAID, (1996). Kedua, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” didanai oleh LIPI dan MENRISTEK melalui program penelitian Riset Unggulan Terpadu, (1999-2001). Ketiga, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Sistem Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mencapai Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) yang didanai oleh Program Research Grant I-MHERE Universitas Brawijaya (2008). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem hukum nasional yang sentralistik, hegemonik, ambivalen, dan sangat represif terhadap masyarakat adat telah menempatkan mereka pada posisi yang kalah, tersisih bahkan teralienasi dalam pergulatan memperebutkan kuasa hak atas pengelolaan sumberdaya alam. Melalui rangkaian penelitian yang panjang tersebut (1999-2009), peneliti kemudian ingin mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut keberadaan politik hukum ketahanan pangan nasional, keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat, khususnya masyarakat Adat Tengger Ngadas dalam pengelolaan sumber daya alam serta hambatan dan tantangan yang dihadapinya, khususnya dalam mewujudkan keadaulatan pangan dalam sebuah disertasi. Akumulasi hasil penelitian tersebut, digunakan sebagai dasar pijakan untuk merekonstruksi poltik hukum ketahanan pangan nasional agar memilki basis yang kuat pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.
Postulat Dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2021-03-25
Postulat Dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah written by Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-25 with Law categories.
Terkait dengan implementasi atas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap khususnya di Kota Batam dapat disimpulkan khususnya ditujukan kepada aparat pelaksana penyelenggara pendaftaran tanah dimaksud, tentu dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai penyelenggara tunggal, dalam pelaksanaannya harus mengimplementasikan empat elemen penting secara empiris di lapangan yaitu: -melaksanakan sesuai dengan postulat dan konstruksi politik hukum berdasarkan nilai-nilai kelima sila Pancasila sebagai Dasar Negara (philosophy of paradigm); -melaksanakan pendaftaran tanah dimaksud secara konsisten, bertanggungjawab, berkesinambungan, terus menerus dan berkelanjutan; -melaksanakan koordinasi yang terintegratif dengan seluruh pihak dan instansi terkait; dan -mengupayakan keterjaminan adanya dukungan politik hukum anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Culture And International Law
DOWNLOAD
Author : Hikmahanto Juwana
language : en
Publisher: CRC Press
Release Date : 2019-09-03
Culture And International Law written by Hikmahanto Juwana and has been published by CRC Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-03 with Technology & Engineering categories.
In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia, 2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural heritage; cultural rights; culture and economic activity; culture and armed conflict; and a general topic. The authors of the papers are outstanding academics from various countries, Lithuania, United States of America, Australia, Thailand and Indonesia. The conference was organized by Universitas Indonesia in collaboration with Brawijaya University. This book aims to give a useful contribution to the existing literature on International Law, specifically focussing on cultural issues from the perspective of cultural heritage and rights, economic as well as armed conflict.